Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pada Kebun Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Abstract
Penal mediation is an alternative that resolves cases, especially the resolution of the crime of theft, which is a minor crime during the investigation process at the Police and Prosecution at the Prosecutor's Office. Supreme Court Circular Letter Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 emphasizes the punishment of minor crimes by prioritizing Penal Mediation (restorative justice). The rise of criminal acts of theft, especially in BUMN plantation areas, requires a study of the application of penal mediation in law enforcement in the criminal justice legal system in Indonesia. The formulation of the problem in this research includes how penal mediation is regulated in Indonesian law, the application of Penal Mediation by the police and prosecutors in enforcing Indonesian criminal law, and the burden of penal mediation by the police and prosecutors in the crime of stealing fresh fruit bunches (FFB) at PT Perkebunan Nusantara III (Persero).The research method used is normative juridical research with emphasis on literature review, and supported by a field approach in the form of obtaining additional information from PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nagori World Glare Gardens, Simalungun Regency. Data collection was carried out using literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.In enforcing the law, the police and prosecutors try to place the law as a means to achieve the goals desired by society, just as the goal of law is that the police and prosecutors try to prioritize justice and expediency rather than legal certaintyThe lack of legal certainty in the application of the principles of penal mediation (restorative justice) considering that there are no legal rules governing the penal mediation process in criminal cases, and law enforcement officials sometimes always adhere to formal legalistic principles so that police officers, namely investigators, ignore the values of justice and benefits in society. The suggestion from this research is that the National Police and Prosecutors need to emphasize the application of progressive law by implementing restorative justice through the discretionary authority of police officers. There needs to be an adjustment in perception between the criminal justice sub-system in implementing the principles of restorative justice with mediation facilities between parties in dispute. There needs to be regulations governing penal mediation as a resolution of criminal cases.
Downloads
References
Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta (Sinar Grafika).
Anwar, H. A. K. Moch, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus, (KUHP Buku II). (Bandung : Citra Aditya Bakti).
Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
Arief, Barda Nawawi, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, (Pustaka Magister Semarang, Pasca Sarjana UNDIP).
Atmasasmita, Romli, 2010, Globalisasi Kejahatan Bisnis,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Ediwarman, 2014, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, (Yogyakarta : Genta Publishing).
Erwin, Muhammad, 2013, Filsafat Hukum, Jakarta (Raja Grafindo).
Faal, M, 2013, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian), (Jakarta : Pradnya Paramita).
Friedman, Lawrence M, 2011, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (Penerjemah: Wisnu Basuki), (Jakarta : Tata Nusa).
Garnasih, Yenti, 2010, Ultimum Remedium, (Jakarta : LBH PERS).
Hananta, Dwi, 2017, Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan, (Bandung : Mandar Maju).
Hiariej, Eddy O.S, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta (Erlangga).
Iriyanto, Echwan, 2018, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Sertorative Justice, (Semarang : Unisula Press).
Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, Jurnal Jurist-Diction, (Volume 3, Nomor 4, 2020).
Amanda Pratiwi Situmorang, Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tinfak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota), USU Law Journal, Vol.5.No.2, Medan , 2020.
Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Lex Renaissance, Volume 7, Nomor 1, 2022.
Bagir Manan, Hakim sebagai Pembaharuan: Jurnal Varia Peradilan, No 254, IKAHI, Jakarta 2007.
Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1 Februari 2021.
Gunardi, Jurnal Era Hukum: “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, Vol. 13 No. 1, September 2015.
Henny Saida Flora, Keadilan Restorative Justicia Sebagai Alternatif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam System Pradilan Pidana Di Indonesia, UBELAJ, Vollume 3 Nomor 2, 2018.
Laely Wulandari, Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal, Jurnal Law Reform (Volume 4, Nomor 1, 2008).
Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik, (Jurnal Yustisia, Volume 2 Nomor 1 Januari-April 2013).
Lilik Prihartini, Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana, Pakuan Law Review, Vol. 1,No. 1 2015.
Usman dan Andi Najemi, Mediasi Penal Di Indonesia, (Jurnal Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2018).
Brian Tkachuk, Criminal Justice Reform : Lessons Learned Community Involvement and Restorative Justice Rapprteur’s Report, (dalam http://www.aic.gov.au/rjustice/ other.html, diakses tanggal 4 Oktober 2023.
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf diakses pada tanggal 06 Desember 2022, Pukul 11.14 WIB.
http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 06 Desember 2022, pukul 10.21 WIB.
Copyright (c) 2024 Juliandi Parlindungan Silalahi, Mahmud Mulyadi, Marlina, Syarifah Lisa Andrianti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.