Publikasi Konten Politik pada Masa Tenang Kampanye Pemilu: Tindak Pidana Pemilu atau Kebebasan Berekspresi?
Main Article Content
Abstract
The legal framework Election in Indonesia regulates the methods and campaign periods allowed for electoral participants. The election campaigns are supposed to end at the start of election campaign’s quiet period. However, due to the evolution of campaign methods, particularly through the internet, there are still instances where advertisements and social media content related to electoral participants, whether by the participants themselves or others, continue to be circulated. Therefore, standards for conducting election campaigns must be fairly regulated. This article discusses the intersection between freedom of expression and elction crime during the quiet period, examining the stipulations of the Indonesia Election Law. Research reveals that the current regulations are ambiguous, leading to ongoing debates in election law enforcement. Campaign activities during the quiet period contradict electoral laws and may result in penalties ranging from administrative to criminal sanctions.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Azed, Abdul Basri. Sistem-Sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
Haris, Syamsudin (et al). Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru (Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
Lijphart, Arend. Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990. New York: Oxford University Press, 1994.
Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana. Depok: Rajawalli Press, 2020.
Remmelink, Jan. Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Santoso, Topo. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers, 2022.
Santoso, Topo. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Barron, Anna Lea. "Freedom of Expression, Fake News, and the Elections: How Expression Is Limited or Amplified in the Democratic Elections in the Philippines," Ateneo Law Journal 66, no. 2 (November 2021): 463-514
Hart, Roderick P. "Assessing Campaign Quality: Was the 2016 Election a Travesty?," Presidential Studies Quarterly 49, no. 3 (September 2019): 644-655.
Netina Tan, "Electoral Management of Digital Campaigns and Disinformation in East and Southeast Asia," Election Law Journal 19, no. 2 (June 2020).
Santoso, Topo. “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan. No.2 (2003).
International IDEA, Standar-Standar Intenasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004.
BBC News.Com, Dirty Vote: Film 'tentang kecurangan pilpres' tuai pro-kontra, bagaimana publik harus menyikapinya? https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gj4o , diakses pada 15 Juni 2024
Mantalean, Vitorio dan Novianti Setuningsih. “Deddy Corbuzier Unggah “Podcast” Prabowo, Bawaslu: Masa Tak Bisa Tahan Diri di Masa Tenang,” Kompas.com, 13 Februari 2024 tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/20575671/deddy-corbuzier-unggah-podcast-prabowo-bawaslu-masa-tak-bisa-tahan-diri-di, diakses pada 1 Mei 2024.
Wienanto, Savero Aristia. “Sutradara dan Pemeran Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, Apa Dasar Alasannya?,” Tempo.com, 13 Februari 2024, tersedia pada https://nasional.tempo.co/read/1832999/sutradara-dan-pemeran-dirty-vote-dilaporkan-ke-polisi-apa-dasar-alasannya, diakses tanggal 1 Mei 2024.
Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No. 182 TLN No. 6109.
Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.