PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KAITANNYA DENGAN KETENTUAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DI INDONESIA

Main Article Content

Violla Brazzy Upoyo
Emmanuel Ariananto Waluyo Adi

Abstract

Countries that are members of the GATT General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), including Indonesia, have agreed to apply the principle of non-discrimination in the activities of buying and selling goods between countries. Today's modern products are owned by everyone, namely mobile phones or computers. The product is an attraction to improve the economy of a country. Indonesia, which has ratified the GATT agreement contained in Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization also has regulations in Law Number 25 of 2017 concerning Investment which regulates the level of domestic content for business actors from abroad who will invest in the sector of selling mobile phone and computer products so that it contradicts the agreed principle of non-discrimination. This paper uses a normative approach with analytical techniques using hermeneutic analysis and interpretation methods. The author finds that there are no laws and regulations governing the exception to the principle of non-discrimination.


Keywords: Non-Discrimination, TKDN, Product

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Brazzy Upoyo, V., & Ariananto Waluyo Adi, E. (2021). PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KAITANNYA DENGAN KETENTUAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DI INDONESIA. UNES Law Review, 4(1), 1-15. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.199
Section
Articles

References

Hata (1998), Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO, STHB Press, Bandung
HS. Salim dan Sutrisno. Budi (2004), Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Nasution, Sanwani dan Siregar, Mahmul, (2009) Perdagangan Internasional dan Investasi, Program Studi Ilmu Hukum, USU, Medan,
Sood, Muhammad (2012) Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
Teddy Reinier Sondakh (2009), Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Praktek Penanaman Modal di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang,
Dwi Martini, Prinsip National Treatment dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia (Antara Liberalisasi dan Kepentingan Nasional), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram 5 Desember 2012
E. Saefullah Wiradipradja, Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO- GATS dan Pengaruhnya terhadap Industri dan Perdagangan Jasa, Jurnal Hukum Internasional UNPAD Vol. I/I/2002, Bandung,
Esty Hayu Dewanti, Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Internasional Di Bidang Investasi, Jurnal Yuridika: Volume 27 No 3, September-Desember 2012
Hualo Adolf, Pengaturan Perdagangan Jasa Khususnya Sektor Pariwisata dalam World Trade Organization, Jurnal Hukum Internasional Unpad Vo.l/l/2002
Saefullah Wiradipradja, Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO- GATS dan Pengaruhnya terhadap Industri dan Perdagangan Jasa, Jurnal Hukum Internasional UNPAD Vol. I/I/2002
Airin Devanty, Muhammad Zilal Hamzah, Eleonora Sofilda, “Analisis Dampak Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Industri pada Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia”, Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018,
Larry D. Qiu dan Zhigang Tao, “Export, Foreign Direct Investment, and Local Content Requirement”, ditulis untuk Seminar University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, dan University of Tokyo, Maret, 2011
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-Ind/Per/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
https:// bappenas.go.id
https:// bkpm.go.id
https://inet.detik.com
https://kbbi.web.id