Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Aparatur Negara Republik Indonesia Dalam Tatanan Administrasi Negara
Main Article Content
Abstract
State officials are people who are used as instruments in government. Even though it has been regulated in the law regarding Government Administration, in practice there are still many problems that hinder it. The behavior of state officials who tend to abuse their authority is a problem that hinders the proper running of government administration. This paper aims to reduce the problems caused by several state officials who tend to abuse their authority. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, it is written that an official who commits an act of corruption because he abuses the authority of his position, resulting in harm to the state, then this behavior constitutes an abuse of the authority of his position. The method used in this writing is normative and quantitative. Apart from that, this research uses legislation and case decisions as a primary legal material approach and literature studies as a secondary legal material approach. Article 17 paragraphs (1) and (2) of Law No. 3 of 2014 regulates the prohibition of abuse of authority, where government officials are prohibited from abusing their authority.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
I.P.M Ranuhandoko. (1996) Terminolohi Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 177.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Diakses 12 Maret 2024]
Peter Mahmud Marzuki. (2007) Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group. Jakarta. 35.
Raden Imam. (2017). Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan
Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. Publika, 3(1), 83.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17
ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya#
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/01150021/mengapa-kekuasaan-pemerintah harus-dibatasi-
https://nasional.tempo.co/read/1815545/5-kasus-korupsi-paling-disorot-pada-2023
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show
https://www.liputan6.com/news/read/4868092/mendagri-beberkan-penyebab-utama-kasus-korupsi-masih-marak-terjadi?page=2
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan
https://www.mpr.go.id/berita/Ibu-Masuk-Penjara-Bareng-Bayi-karena-UU-ITE,-Gus-Jazil:-Bukti-Harus-Direvisi-Total
http://yusrizaladisyahputra.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/271/2017/01/DASAR-WEWENANG-PEMERINTAHAN-k-4.pptx