Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas Tanah
Main Article Content
Abstract
Land boundary disputes involve changes in the arrangement of land parcels caused by merging, reducing and separating land parcels that do not correspond to valid data. This problem can be resolved peacefully, but it is not uncommon for certain situations related to land boundaries to cause prolonged tension between the parties. This research aims to explain how the implementation of land boundary dispute resolution through mediation at the Bandung City Land Office and what are the obstacles faced Bandung City Land Office as a mediator for the parties in a mediatiion process for resolving land boundry detemination, thirdly, how the Bandung City Land Office attempts to overcome obstacles in resolving boundary disputes. land through mediation. The research method uses analytical descriptive methods. The approach method used is normative juridical. Data collection techniques, namely literature studies and field studies. Data analysis uses qualitative juridical methods. The results of this research are that the process of resolving land boundary disputes through mediation at the Bandung City Land Office has not been fully implemented in accordance with applicable provisions, namely the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, because the process is often The mediation carried out did not reach an agreement as explained in Article 1 point 11 of the regulation. In this case, the Bandung City Land Office resolved the dispute that occurred, by deliberation through mediation to find the best solution.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Abe R, W. A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Pengukuran Ulang Tanah Sebagai Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Rosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
Jendral, D. (2020). Aplikasi Justisia. In Kementrian ATR/BPN.
Kraybill, Ronal S., A. F. E. dan R. A. E. (2006). Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian. Kanisius.
Kurniati, N. (2016). Mediasi-Arbitrase” Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. Sosiohumaniora, 18(3). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008
Lembaran Negara RI Nomor 3872. Jakarta.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997. Jakarta.
Maskur, H. (2016). Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kencana.
Nia, Kurniati. (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik. Refika Aditama.
Pahlefi. (2014). Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 22 Oktober 2020. Jakarta.
Perundang –Undangan di Bidang Agraria. Majalah Hukum Forum Akademika, 25.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 8 Juli 1997, Sarjita. (2005). Teknik Dan Stratgi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Tugujogja Pustaka.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. 24 September 1960. Lembar Negara RI Tahun 1960 Nomor 104. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12 Agustus 1999. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan