Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba
Main Article Content
Abstract
This study aims to investigate the conflict between customary and national laws in Sumba Barat Daya, particularly concerning the controversial practice of "kawin tangkap" (forced marriage). The primary objective is to analyze the impact and dynamics of this legal conflict, focusing on human rights violations, especially those affecting women, and to explore solutions to alleviate tensions between customary and national laws. The research methodology employs a qualitative approach, gathering data from various reliable online news sources, conducting interviews, and analyzing public opinions. Thematic data analysis is utilized to identify different perspectives, arguments, and policy implications. Thus, this research integrates legal, human rights, and policy perspectives on the legal conflict in Sumba Barat Daya, providing relevant policy recommendations to address the issues at hand.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Aini, N. (2017). Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan. In Skripsi.Universitas Hasanuddin.
DetikBali, Tim. 2023. “Heboh Kasus Kawin Tangkap Di Sumba Barat Daya, Ini 6 Hal Diketahui.”Kompas.Com.RetrievedFebruary19,2023https://news.detik.com/berita/d692527/hebohkasuskawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui?single=1
Djuned T, 1992, Asas-asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8(https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-disumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui?single=1).
Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(3), 656– 660.
KEMENKO PMK. (2020). Tindaklanjuti Kasus “Kawin Tangkap”, MOU Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di 4 Kabupaten Se-Sumba Sah Ditandatangani. https://www.kemenkopmk.go.id/tindaklanjuti-kasus-kawin-tangkap-moupeningkatan- perlindunganperempuan-dan-anak-di-4-kabupaten-sesumba
Naylor, Rosamond L., David S. Battisti, Daniel J. Vimont, Walter P. Falcon, and Marshall B. Burke. 2007. “Assessing Risks of Climate Variability and Climate Change for Indonesian Rice Agriculture.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104(19):7752–57. doi: 10.1073/pnas.0701825104.
Rachmawati. (2020). Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampaiTenggorokanKering.Kompas.com.https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawintangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citramenangis-sampai?page=all
Rahayu, Sri Endang, and Hastina Febriaty. 2019. “Analisis Perkembangan Produksi Beras Dan Impor Beras Di Indonesia.” Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan 1(1):219–26.
Rahmadira. (2020). Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? Trip Sumba. https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba
Rasindo Group, Cfj (2022-06-05). "Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat dihubungkan dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi". Rasindonews.Com. Diakses Tanggal 2022-07-24
Sidiq, Syahril. 2023. “Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. MuhammadiyahLawReview7(2):39.doi: 10.24127/mlr.v7i2.2767.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA
UU RI No 1 Tahun 1974. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.