Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Main Article Content

James V. L. Pontoh
Yulia Vera Momuat
Geraldy J. G. Worang

Abstract

Justice collaborators are seen as having a strategic role in bringing to light criminal incidents, but in their development justice collaborators still bring controversy. Justice collaborators themselves can be understood as perpetrator witnesses who work together to reveal the true facts in certain criminal acts. The aim of this research was to analyze the existence of justice collaborators in the Indonesian judiciary and to determine the form of legal certainty for justice collaborators in the crime of malice aforethought. This research was conducted using the normative juridical methodology, where the author used sources in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws, scientific journals, books, the Big Indonesian Dictionary, and other research results. The results of the research showed that the existence of justice collaborators in Indonesia must be proven judicially, and it is necessary to realize that the role of justice collaborators in a particular criminal case is very strategic, so that legal certainty for justice collaborators must be guaranteed by the state, considering their strategic role. so that the safety of the justice collaborator after testifying in court becomes vulnerable to terror from parties who are not in line with their role. Suggestions for the development of justice collaborators in Indonesia are that a view should be developed that the role of justice collaborators is very strategic in uncovering a criminal case and the regulation of justice collaborators should be included in a law that specifically regulates justice collaborators.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pontoh, J. V. L., Momuat, Y. V., & Worang, G. J. G. (2024). Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia . UNES Law Review, 6(2), 7248-7257. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1612
Section
Articles

References

Amirudin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Azzahra, Ardiva Naufaliz. “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban”. Penerbit Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Volume 10, nomor 1 (2022): 3,
https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160/36450.
Iskandar, Octo. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator.Yogyakarta: Deepublish, 2022.
Lamintang P.A.F., Lamintang Franciscus Theojunior. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Mulyadi, Lilik. Perlindungan Hukum Whistleblower&Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime. Bandung: Alumni, 2015.
Nasional Tempo. “Inilah 4 Kasus Besar yang TerbongkarkarenaBantuan Justice Collaborator”. Terakhirdiubah 11 Agustus, 2022.
https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator
Putri, Batavia. “Urgensi Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit Universitas Riau, JOM Fakultas Hukum Volume VI, nomor 2(2019): 9, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27206/26213.
Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama,
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana TertentuTanya, Bernard L, Simanjuntak Yoan N, Hage Markus Y. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2019.
Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N, dan Hage, Markus Y. Teori Hukum Strategi TertibManusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
Wilbur, Yosua Hasudungan. Rahaditya. “Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI”, Jurnal Hukum AdigamaVolume.4, no.1 (2021): 90,
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/11964/7675.