Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The main factor in achieving maximum success in using BOS funds is how the school manages BOS funds. A good management system will help achieve the goals of the BOS funding program effectively and efficiently, which of course can improve the quality of education as expected. Corruption in the education sector is one of the most difficult forms of corruption to deal with. Corruption in the education sector is very dangerous, because it endangers the future of the country. The reason of this examination is to reveal the variables that driven Central SDN Kopa to commit the criminal act of debasement with regard to the School Administration Support, to find out what the legal sanctions are against a school principal who commits a criminal act of corruption against school operational aid funds, and how to analyze decision Number: 35 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg. This sort of inquire about employments regulating lawful investigate with a case consider approach. The strategy utilized comprises of essential and auxiliary information utilizing subjective examination. The factors causing corruption in BOS funds carried out by unscrupulous school principals at the Kopa State Elementary School are the desire to make a profit, weak internal supervision, and the involvement of community supervision is still minimal.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Marpaung, L. (2001). Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan. Djambatan.
Tenaga, M., Dan, K., Republik, T., Tenaga, K., Dan, K., & Fungsi, D. A. N. (2010). Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. 2013(021), 1–266.
Yunara, E. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus (1st ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Understanding The Strategy For Eradicating Corruption In The Case Of Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 6(3), 256–281. https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364
Padang, R. K. (2019). Penegakan Hukum Terhadapkorupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah Di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai). Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 8(1), 78–98.
Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 1(2), 159–179. http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
Sulastri, I. (2012). Perlunya Menanamkan Budaya Antikorupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1), 98. https://doi.org/10.22146/jmh.16144
Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 10(No. 2), Hal. 33-44.
Bojonegoro. (2012). Pembinaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Lembaga MI dan MTs. Jatim.Kemenag. https://jatim.kemenag.go.id/berita/99314/pembinaan-program-bantuan-operasional-sekolah-bos-bagi-lembaga-mi-dan-mts
UU Nomor 20 Tahun. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf
PP Nomor 76 Tahun 2014. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri Dengan. http://www.nber.org/papers/w16019
Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2020). Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Kpg. Mahkamah Agung, 130.