Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Muka Umum Terhadap Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor:52/Pid.B/2020/PN Mjn)
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1552Keywords:
Defamation, Crime, Criminal Procedure Code, State OfficialsAbstract
The crime of public defamation against a state official is an act that defames a person who serves as a state official (such as the President, Minister, Member of Parliament, etc.) with the aim of creating public distrust of the official. This action can be done in various ways, such as spreading false information, slander, or insults against the state official openly to the public. This research uses a normative method by examining Decision Number 52/Pid.B/2020/PN.Mjn in the case of Defamation. The results show that Article 310 of the Criminal Code is often used to punish individuals who want to reveal the truth, but have difficulties due to unclear defamation regulations. This is due to the lack of clarity in the concepts of "public interest" and "forced self-defense" contained in Article 310 paragraph 3 of the Criminal Code as a reason to waive criminal sanctions.
Downloads
References
Andini, O. G. (2019). Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM. 25(2).
Basri, H. (2020). Kasus Pencemaran Nama Baik Istri Gubernur Sulbar. Https://Makassar.Tribunnews.Com/. https://makassar.tribunnews.com/2020/10/15/kasus-pencemaran-nama-baik-istri-gubernur-sulbar-mulai-disidangkan
DA, A. T. (2023). Rumusan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Bakal Dibenahi. Https://Www.Hukumonline.Com/. https://www.hukumonline.com/berita/a/rumusan-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite-bakal-dibenahi-lt6486af0527cda/
Danny Putera Christian. (n.d.). NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA Danny Putera Christian Dian Adriawan Daeng Tawang Latar Belakang Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat . Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam ra. Jurnal Hukum Adigama, 1047.
Issha Harruma, N. N. N. (2022). Undang-undang yang Mengatur Pencemaran Nama Baik. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik?page=all
Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2), 333–337. https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4821.333-337
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pub. L. No. NOMOR 48 TAHUN 2009, 369 1689 (2009).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Undang-undang No. 19 tahun 2016 (2016).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. No. 1 Tahun 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan 1 (2023).
Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, Pub. L. No. No.52/Pid.B/2020/PN Mjn (2020).
Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Yuridika, 32(1), 105. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
