Tinjauan Hukum Tentang Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
Main Article Content
Abstract
Because there is still a lot of land that has not been registered, legal certainty regarding community rights to land is important in land dispute situations. The Minister of Agrarian Affairs issued Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This is research that aims to find mass certification procedures for government land, as well as factors that support and hinder Complete Systematic Land Registration (PTSL) efforts in Dairi Regency. Legal frameworks are used first in field research, then social and behavioral data. Minister of Agrarian and Spatial Planning Regulation Number 6 of 2018 states that certificates obtained in Dairi Regency through Complete Systematic Land Registration (PTSL) fulfill the land registration requirements. Program implementation still faces challenges related to location distance. Due to a lack of public awareness of the program, PTSL was only partially implemented, with a small number of surveyors and little public enthusiasm. The National Land Agency needs to involve the community more and carry out further inspections to reduce obstacles.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Santoso Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012.
Siregar Ansari, Pendaftaran Tanah Kepastian Hak. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.
Pengaturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 F.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2 huruf b.
Undang-Undang Pokok Agararia Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19.
Yosi, Irawan. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Merupakan Harta Bersama”. Lambung Mangkurat Law Journal 3, No.1 (2018).
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap https://jdih.atrbpn.go.id 20 Mei 2023, 15:30
Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional kot-jakpus@atrbpn.go.id 20 Mei 2023, 20:30
Wawancara dengan Pak Patuan, Selasa 27 Juni 2023 di Kantor Pertanahan Nasional Kapubaten Dairi.