Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa

Main Article Content

Mohammad Sigit Gunawan
Siska Karina

Abstract

This research explores the juridical perspectives related to the village treasury land management system. The primary focus of this study is the analysis of legal aspects associated with the administration of village treasury land, including ownership, utilization, and regulations governing the system. Through a juridical approach, this research delves into the existing regulations, relevant policies, and legal viewpoints influencing the village treasury land management system. By understanding these juridical perspectives, it is anticipated that this study will contribute to the improvement and development of the village treasury land management system in accordance with applicable legal provisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gunawan, M. S., & Karina, S. (2023). Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa. UNES Law Review, 6(2), 6113-6126. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1450
Section
Articles

References

A. Bazar Harahap, 2007, Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional, Yayasan Surya Daksina: Jakarta.
Andrian Sutedi, 2006, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahannya, BP. Cipta Jaya: Jakarta.
AP. 2001, Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun, Cet. II, Mandar Maju: Bandung.
Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers: Jakarta.
Eman Ramelan, Keberadaan Tanah Bengkok/Ganjaran dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Yuridika, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 1999.
HAW. Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupkan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Iman Soediyat, 2013, Asas-asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang-Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa: Bandung.
Maria S.W. Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan-Antara Regulasi dan Implementasi, Cet. IV, PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.
Muchtar Wahid, 2007, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah-Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis Republika: Jakarta.
Mudjiono, 1997, Politik dan Hukum Agraria, Liberty: Yogyakarta:.
Oloan Sitorus dan Nomadyawati, 1994, Hak Atas tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum, Dasamedia Utama: Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Sembiring, J, 2004, Pengelolaan Tanah Kas Desa. Widya Bhumi: Jakarta.
Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni: Bandung.
Sri Hajati, 2003, Kewenangan Negara Atas Tanah, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Surabaya, Vol. 18 No. 2, Maret 2003.
Sri Winarsi, Pengelolaan Tanah Kas Desa di Era Otonomi Daerah, Yuridika, Vol. 29 No. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September 2005.
Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Universitas Terbuka Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Widjaja, 2003, Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada: Jakarta.