PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PADA PERJANJIAN KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA PENGEMBANG DENGAN KONSUMENNYA (Studi Pada PT. Revalindo Cipta Mandiri)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
As stipulated in Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the state is responsible for protecting the entire Indonesian nation through the implementation of housing and settlement areas so that people, especially low-income people, can live and inhabit decent and affordable houses inside. a healthy, safe, harmonious and sustainable environment throughout Indonesia. In order to fulfill the housing administration, the government also expects community self-sufficiency through developer companies. This research is a descriptive analytical study, with a normative juridical approach as the main approach and empirical juridical as a support. The data used are secondary data and primary data collected through library research and field studies with interview techniques. The analysis was carried out qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the research that has been analyzed, it can be concluded that, first, the developer will attempt to resolve disputes with consumers caused by force majeure by means of peaceful negotiations. Second, before the peace negotiations are carried out, the developer will prepare a negotiation strategy such as taking inventory of potential disputes. Third, prepare a dispute resolution mechanism so that it is hoped that it can be resolved peacefully and amicably. Fourth, the developer of PT. Revalindo Cipta Mandiri will continue to build the Griya Dwitama Housing which was abandoned due to the earthquake, because the developer has spent little capital to start the housing development.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
Soewadji Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
Mashudi, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa, Pasca Sarjana Universitas Ekasakti Padang, 2019.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
http://id.m.wikipedia.org/
http://kamushukum.web.id/arti-kata/
http://kbbi.kemdikbud.go.id/