PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PELAYANAN DAN KENAIKAN BIAYA INDIHOME DI KOTA PADANG
Abstract
The problems discussed:How are consumers protection for service losses and increased indihome costs in padang city? How are Dispute resolution of consumer in service losses and increased of indihome costs?This research is Descriptive analytical, normative juridical and empirical juridical approach conducted in Padang city By using interview consumers, and manager of customer care (PT) Telecommunications Indonesia Regional of Padang. The results of this researchConsumer protection for the loss of service and an increase in the cost of Indihome in the city of Padang that the consumer has not fully obtained legal protection, because PT. Telkom only cancel Internet content Catchplay service To prevent future charges from appearing, An Indihome service fee increases that the charge is still charged to the consumer. In the absence of compensation from PT. Telkom, consumers are Highly harmed.Dispute resolution of consumer Loss of service and increase of indihome costs is the consumer only signed a statement letter containing the release of PT. Telkom City of Padang demands,PT.TELKOM does not conduct deliberations in accordance with the provisions Indihome Contract subscription regarding the settlement of disputes between PT. Kota Padang Telkom with the customer must be resolved by means of deliberation.
Downloads
References
Ade Saptomo,Pokok-pokok Metedologi Penelitian Hukum, Unesa University Press. Surabaya. 2007
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju. Bandung. 2008. hlm.83-84
Bambang Waluyo, 1996. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta
DanrivantoBudhijanto, HukumTelekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi, PT.Refika Aditama. Bandung. 2010
Peraturan Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
Copyright (c) 2020 Vony Febryan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
