PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Pada BNNP dan Ditresnarkoba Polda Sumbar)
Abstract
The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed by integration are obtained from a crime. The investigator has the authority to submit an application to the District Court so that the court decides assets that are known or reasonably suspected to be the result of narcotics crime being assets of the State or returned to those entitled under Article 137 letter (a) of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics, Article 3, 4, and 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of criminal acts of laundering. This has an impact on pinyidik at BNNP and the Directorate the West Sumatra Regional Police in proving the element of money laundering which is allegedly the result of narcotics crime. Application of elements of laundering money derived from proceeds of crime, narcotics based on Article 137 (a) Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics, Articles 3, 4, and 5, paragraph (1) of the Act Republic of Indonesia Number 8 Year 2010. Constraints are faced by investigators BNNP namely: a) Constraints internal factors, and b) constraint factors external. Efforts were made to overcome the obstacles by the investigation BNNP, namely: a) attempts to overcome internal factor constraints faced by investigators BNNP in combating money laundering based narcotic crime, and b) the efforts made to overcome external factor constraints by BNNP investigators in eradicating money laundering which is based on narcotics crime.
Downloads
References
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,
AR.Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi I, Books Terrace & Library, Bandung, 2007,
Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2013,
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986,
Peraturan Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Jounto Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota
Internet :
https://sumbar.antaranews.com/berita/223457/polda-sumbar-ungkap-280-kasusnarko badari-januari-maret-2018. Diakses pada tanggal 2 mai 2019 pukul 04:58 WIB.
https://www.covesia.com/archipelago/baca/40538/bnnp-pengguna-narkoba-di-sumbar
meningkat-Tahun-2017. Diakses pada tanggal 2 mai 2019 pukul 05. 01 WIB.
https://www.google.co.id/amp/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/117998peredar-an-narkoba-meningkat-di-sumbar. Diakses pada tanggal 2 mai 2019 pukul 05.04 WIB.
Copyright (c) 2020 Kusnedi Kusnedi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
