Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Indonesian state continues to pay attention to the welfare of its people, especially health, which is part of human rights. This is stated in article 28 H paragraph (1) of the 1945 Contitution which state ; Everyone has the right to live a good and healthy services. Specifically regarding legal protection for health insurance policy holders, it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2014 concerning Indurance. Health insurance claims in the form of claims from the insured aas the insurance policy holder. Teha insurance company or the insurer must make patments to the policyholder or the insured when making an insurance claim, this is a benefit of the health insurance they have. Health insurance is a financing system that provides social insurance in lieu of facing risks caused bya health users (illness), both diseases that can be cured on an outpatient care. This of course requires very high costs for a class of middle and lower economic people. Having health insurance is part of the risk management system, because when there is a disaster or illness, the policyholder does not need to think about the cost of treatment. The cost of this treatmen can be covered from insurance claims that are owned
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Sungguno, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mulhadi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Rajawali Press, Depok.
Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, 2003, Alumni Bandung.
Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional, Cet I, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Soraya Hafidzah Rambe, Paramitha Sekarayu, Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Dalam Polis Asuransi, e-ISSN:2621-410 Jurnal USM Law Review Vol5 No.1 Tahun 2022.
Muzayanah A.Saputra, D.Listiyorini, Tanggung Jawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi, Berdasarkan Prinsip Utmost Good Fith, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8, no.1 (2020) hlm.35-36. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/ciew/23548/14372.
https://journals.usm.ac.id-media-publication, Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim.