Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terkait dengan Aksesibilitas Rekam Medis

Main Article Content

Carissa Indah Sari

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa dalam konteks aksesibilitas rekam medis. Aksesibilitas rekam medis menjadi isu sentral dalam klaim asuransi jiwa, di mana informasi kesehatan pemegang polis memegang peran krusial dalam penentuan klaim. Studi ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan dan kebijakan hukum yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa. Penelitian juga mencakup tinjauan terhadap perkembangan teknologi dan keamanan informasi yang dapat mempengaruhi aksesibilitas rekam medis. Hasil analisis menyoroti perlunya kejelasan norma hukum terkait privasi dan keamanan data kesehatan, seiring dengan meningkatnya risiko kebocoran informasi. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait etika penggunaan data kesehatan dalam konteks asuransi jiwa. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penyempurnaan kerangka hukum yang melindungi pemegang polis asuransi jiwa, khususnya terkait dengan aksesibilitas rekam medis. Peningkatan kejelasan aturan dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang polis sambil tetap memperhatikan aspek keamanan dan privasi dalam pengelolaan informasi kesehatan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Indah Sari, C. (2023). Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terkait dengan Aksesibilitas Rekam Medis. UNES Law Review, 6(2), 4372-4378. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1272
Section
Articles

References

Amos, J., Kartikasari, M. N. D., Wahyurianto, Y., Aji, S. P., & Pinandari, A. W. (2022). Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Get Press.
Goso, G. (2023). PERAN LITERASI KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN RUMAH TANGGA:" Multiple Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Peserta Asuransi Jiwa" (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Muhammad, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Rahasia Medis.
BAB, I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada.
Korompis, G. E. (2021). JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
Kustiyanti, S. A. (2023). . Smart Hospital: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat, 5, 161.
Pangkey, D. A., & Lintong, E. H. (2023). PERILAKU KONSUMEN Memahami Motivasi dan Keputusan Pembelian. BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS.