KEBIJAKAN HUKUM DI TENGAH PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Main Article Content

Julaiddin Julaiddin
Henny Puspita Sari

Abstract

The handling of Covid-19 nationally is a unified action born of a comprehensive strategic policy. This policy should address the current state and anticipate its impact later. The efforts currently undertaken by the Government are: social distancing/physical distancing policy, protection for healthcare workers as the front guard, social restrictions on large-scale, government transparency in the handling of Covid-19 pandemic, the validity of the test result data. For the treatment of this Covid-19 outbreak, law enforcement became one of the steps chosen by the government. The police officers are tasked with dissolving crowds, dealing with a liar or hoax, as well as a hoarders of staple material. In addition the police have also prepared a criminal threat for the violating community, the sanctions are in the information on the number of police in Mak/2/III/2020 regarding compliance with government policy in handling the spread of Corona Virus (Covid-19) and other forms of infringement or crime that may occur during PSBB in Kapolri Telegram mail number ST/1098/IV.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Julaiddin, J., & Sari, H. (2020). KEBIJAKAN HUKUM DI TENGAH PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19). UNES Law Review, 2(4), 358-371. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.123
Section
Articles

References

Buku Teks:
Majda El-Muthtaj, 2009, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cek. 3, Kencana renada Media Group, Jakarta.
Titon Slamet Kurnia, 2007, Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

Jurnal & Internet :
Eleanor D. Kinney. 2006. “The International Human Right to Health”, Indiana Law Review, Vol 34, page 1559.
https://covid19.kemkes.go.id
https://corona.sumbarprov.go.id.
https://mediaindonesia.com/read/2020/03/24/298499-kebijakan-antisipatif-inovatif-penanganan-covid-19
http://manadopost.id/read/2020/04/20/Aspek-Hukum-Dalam-Dalam-Penanganan-Wabah-Covid-19/67536
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10272001/langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang?page=3

Peraturan Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.