Pengaturan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Malang (Studi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Non-Cash Food Assistance Program is a government initiative that aims to provide monthly food assistance to eligible families, followed by Sub-District Social Welfare Workers. The program has been implemented in 514 districts and cities in Indonesia, including one special city. The location in question is Malang City. The research methodology used in this study is descriptive qualitative. The descriptive qualitative approach is used as a means to investigate and analyze observations and findings within a particular domain or discipline. The research findings show that the Non-Cash Food Assistance Program has provided assistance to a total of 7,226 beneficiary families, as reported by the Ministry of Social Affairs. Malang City consists of 57 urban villages spread across 5 sub-districts. The outcome measures from this study have proven to be very important in helping beneficiaries effectively reduce daily expenditures, thus allowing the organization to generate higher profits that can be utilized to meet additional needs. Indirectly, this can be interpreted as an indication of their improved social welfare. Therefore, it can be said that this program has had a significant impact on poverty reduction efforts in the Malang urban area.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia, Media Pressindo, 2018
Hufron, Konsep Pengaturan Kewenangan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia, Jejak Pustaka
Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, Wahana Resolusi, 2018
Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, PT Kanisius, 2020
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah
www.mkri.id, Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum