UPAYA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat )
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Prosecutor as a position granted by the law to execute the decision of a judge who already has permanent legal force is regulated in Article 1 (one) Item 1 (one) of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. Although the Prosecutor has attempted to save state finances by taking a number of legal actions in the form of payment of an amount of replacement money, in reality the state financial losses have not been returned to the quantity that should be or can be said to have not even the slightest amount of state financial losses successfully returned by the Executing Prosecutor. The issues raised in this thesis are: First, how is the effort of the prosecutor as the executor in executing additional criminal decisions to recover state financial losses due to criminal acts of corruption at the West Sumatra High Prosecutor's Office? Second, whether the legal consequences of the execution of the Additional Criminal Decision refund of State Financial Losses that have not been successfully carried out by the Prosecutor's Executor. Data sources used are secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in a descriptive qualitative form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded as follows: First, the efforts made by the Executing Prosecutor in returning state financial losses due to corruption, include: (1) Making Declaration of payment of replacement money; (2) Tracing assets back; Second, the legal consequences of the execution of additional criminal decisions were not successfully carried out by the Executing Prosecutor, among others: (1) Submitting the case to the Datun section (Civil and State Administration) carried out in a civil suit through the State Attorney Attorney, and; (2) To serve a subsidair sentence in accordance with the content of a judge's decision that has permanent legal force.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
------, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
-------, KUHP&KUHAP. RinekaCipta, Jakarta, 2010.
Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta, 2012.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang–undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana;
Undang–undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto
Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pecegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang:
Undang–undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana
Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Hasil Penelitian, Internet, Kamus, Dokumen:
Berdasarkan SE-004/JA/8/1988 dan Petunjuk Teknis JAMPIDSUS Nomor: B-779/F/FT/ 10/2005.
Hukum Online. Pengembalian Uang Hasil Korupsi. Diakses di www.hukumonline.com.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberan-tasan Korupsi, Jakarta, 2006.
Muhammad Jusuf, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
Nashriana, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, http://eprints.unsri.ac.id
Novrieza Rahmi, Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Keuangan Negara? SEMA Pun Tidak Mengikat, ww.m.hukumonline.com.
Riani Atika Nanda Lubis, Agus Sunaryanto kepala divisi investigasi ICW sebagaimana dikutip oleh Riani Atika Nanda Lubi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.
Transparancy International Indonesia. Hasil Survei CPI (Corruption Perception Index) tahun 2014.