Mekanisme Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.88/G/2017/PTUN-JKT)
Main Article Content
Abstract
The mechanism for granting sanctions imposed by the Notary Supervisory Board to Notaries who violate office regulations must be based on what has been regulated in the applicable laws and regulations. This is because the appropriate mechanism will provide legal certainty for the implementation of the Notary position. This study aims to analyze how the mechanism for temporary termination of notary positions, especially in MPPN RI Decision Number 03/B/MPPN/III/2017 in PTUN Decision No.88/G/2017/PTUN-JKT. In this study, the author uses a form of normative juridical research with the type of research used is descriptive research. The type of data used in this study comes from secondary data in this case is data obtained by the author from the literature study. Based on the results of this study, it is concluded that the mechanism for temporary termination of notary positions is one form of sanctions given by MPP where the temporary suspension must be followed up by MPP to the Minister of Law and Human Rights. MPPN RI Decision Number 03/B/MPPN/III/2017 in PTUN Decision No.88/G/2017/PTUN-JKT regarding the temporary suspension of Notary Achmad Munif there is a mechanism that is not heeded by MPP as mandated in UUJN and Permenkumham. So it can be said that the MPP decision as an individual and concrete norm in its determination is contrary to the norm above it.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Black’s Law Dictionary
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Kanisius, 2013.
Latipulhayat, Atip. “Hans Kelsen.” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 1 (2014). Hlm. 196-208.
Simarmata, Fransiscus Joel Robert. “Pelaksanaan Sanksi Bagi Pejabat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Lex Et Scietatis. Vol. 8, No. 2 (2020). Hlm. 99-106.
Soekanto, Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: UI Press, 2020.
Tobing, G.H.S Luman. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1982.
Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Notaris. PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2014.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2016.