Hapusnya Hak Tagih Pemegang Obligasi Lama Terhadap Negara Ditinjau dari UU Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (ICW)
Article Sidebar
Published:
Oct 26, 2023
Keywords:
State Bonds, Right to Claim, Expiration
Main Article Content
Abstract
Old bonds issued post-Indonesian independence (1950, 1959, and 1964) remain a persistent issue. Some bondholders believe they can demand repayment from the government through lawsuits. This research assesses old bondholders' claim rights under the Indonesian Treasury Law (Indische Comptabiliteitswet - ICW). Using a doctrinal research approach and juridical methods, this research examines the contractual relationship between bondholders and the government, based on mutual agreement. Obligations can expire due to time limitations (extinctive prescription), as stipulated in Article 1381 of the Civil Code. Article 60 of the ICW specifies a 5-year limit to claims against the state, beginning from the year of debt. Since the old bondholders took no action within the 5-year window from 1978 to 1983, their right to demand payment from the government has lapsed due to extinctive prescription. Consequently, the government is no longer obligated to pay the old bondholders. This research underscores the significance of understanding legal time constraints in contractual relationships.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Yudhistira, N., & Indrawati, Y. (2023). Hapusnya Hak Tagih Pemegang Obligasi Lama Terhadap Negara Ditinjau dari UU Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (ICW). UNES Law Review, 6(1), 2859-2868. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1054
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlah Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008);
A. Setiadi, Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996);
Bryan A. Garner, Black‟s Law Dictionary, Ninth Edition, (St. Paul: West Publishing Co, 2004);
Charles P. Johnson, Investment: Analysis and Management, (New York: John Wiley & Son Inc., 1996);
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Daluwarsa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005);
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000);
Marjane Termohuisen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, (Jakarta: Jambatan, 2002);
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006);
Robert Ang, Buku Pintar Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Mediasoft, 1997);
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003);
Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.18, (Jakarta: PT Intermasa, 2001);
Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2000);
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985);
Wirjono Prodjodikoro, Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Jakarta: Van Hoeve Uitgeverij, 1974);
W. van Hoeve, Kamus Belanda-Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996);
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Mahendra, I Gusti Ngurah, 2018. Penerbitan Surat Utang Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universitas Indonesia.
Hanggoro, Hendaru Tri (2021). Mengurai Sejarah APBN Indonesia. Majalah Media Keuangan website: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0e436672-f4e6-4621-ab91-4582d8395cf8/edisi-khusus-mkplus-rev?ext=.pdf
Wirayudha, Randy (2021). Surat Utang Membangun Negeri. Majalah Media Keuangan website: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0e436672-f4e6-4621-ab91-4582d8395cf8/edisi-khusus-mkplus-rev?ext=.pdf
Budi, Candra Setia (2022). Surat Sudah Kedaluwarsa, Jadi Alasan Jokowi dan Menkeu Tolak Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang
diakses dari Kompas.Com https://regional. kompas.com/read/2022/01/27/124426478/surat-sudah-kedaluwarsa-jadi-alasan-jokowi-dan-menkeu-tolak-bayar-utang-rp?page=all pada tanggal 1 Februari 2023.
Putra, Perdana (Juni 2022). Sidang Gugatan Warga Padang terhadap Jokowi Bayar Utang Pemerintah Rp 60 M, 7 Bukti Diberikan ke Pengadilan, diakses dari Kompas.Com website: https://regional.kompas.com/read/2022/06/09/054000078/sidang-gugatan-warga-padang-terhadap-jokowi-bayar-utang-pemerintah-rp-60-m pada tanggal 1 Februari 2023.
Putra, Perdana (September 2022). Warga Padang Menang Gugatan Utang Negara Tahun 1950, Hakim Tolak Alasan Utang Kedaluwarsa, diakses dari https://regional. kompas.com/ read/2022/09/07/164834578/warga-padang-menang-gugatan-utang-negara -tahun-1950-hakim-tolak-alasan?page=all. pada tanggal 1 Februari 2023.
H. Heru Soepraptomo (2004), Segi-Segi Hukum Obligasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23 No. 1
Panjaitan, T., & Widyastuti, M. (2012). Analisis Investasi Instrumen Obligasi. BIP’s Jurnal Bisnis Perspektif Vol. 4 No. 1 hlm. 47-65. https://doi.org/10.37477/bip.v4i1.144.
Priharjanto, Akhmad & Hadiwibowo, Yuniarto. (2021) Reformasi Pengelolaan Keuangan Negaran dan Peran PKN STAN. Jurnal Info Artha Vol. 5 No. 2. hlm. 116. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1395/718
Sutarmin, Ambari, C. F., Anisah, F., & Ma’rifah, M. (2022). Penilaian Obligasi Pemerintah Untuk Tujuan Investasi. Jurnal Indonesia Rich Vol. 3 No.1. hlm. 54-60. https://doi.org/10. 31092/irj.v3i1
Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (ICW);
Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, LN Tahun 2002 Nomor 110 dan TLN Nomor 4236;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LN Tahun 2003 Nomor 47 dan TLN Nomor 4286;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LN Tahun 2004 Nomor 5 dan TLN Nomor 4355;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740;
Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. LN Tahun 2022 Nomor 208 dan TLN Nomor 6827;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964.
Keuangan, Kementerian (2023). Kaleidoskop 2022 diakses dari APBN Kita – Kinerja dan Fakta. website: https://media.kemenkeu.go.id/ getmedia/d9defd67-4395-4588-af7e-7a2427 f62f40/apbn-kita-januari-2022.pdf?ext=.pdf
Malik, Abdul (2022). Laris Manis, Begini Realisasi Penjualan dan Jumlah Investor SBN Ritel Sepanjang 2022 diakses dari Bareksa. website: https://www.bareksa.com/berita/sbn/2022-12-27/laris-manis-begini-realisasi-penjualan-dan-jumlah-investor-sbn-ritel-sepanjang-2022 pada tanggal 1 Februari 2023.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/kedaluwarsa
A. Setiadi, Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996);
Bryan A. Garner, Black‟s Law Dictionary, Ninth Edition, (St. Paul: West Publishing Co, 2004);
Charles P. Johnson, Investment: Analysis and Management, (New York: John Wiley & Son Inc., 1996);
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Daluwarsa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005);
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000);
Marjane Termohuisen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, (Jakarta: Jambatan, 2002);
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006);
Robert Ang, Buku Pintar Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Mediasoft, 1997);
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003);
Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.18, (Jakarta: PT Intermasa, 2001);
Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2000);
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985);
Wirjono Prodjodikoro, Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Jakarta: Van Hoeve Uitgeverij, 1974);
W. van Hoeve, Kamus Belanda-Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996);
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Mahendra, I Gusti Ngurah, 2018. Penerbitan Surat Utang Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universitas Indonesia.
Hanggoro, Hendaru Tri (2021). Mengurai Sejarah APBN Indonesia. Majalah Media Keuangan website: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0e436672-f4e6-4621-ab91-4582d8395cf8/edisi-khusus-mkplus-rev?ext=.pdf
Wirayudha, Randy (2021). Surat Utang Membangun Negeri. Majalah Media Keuangan website: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0e436672-f4e6-4621-ab91-4582d8395cf8/edisi-khusus-mkplus-rev?ext=.pdf
Budi, Candra Setia (2022). Surat Sudah Kedaluwarsa, Jadi Alasan Jokowi dan Menkeu Tolak Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang
diakses dari Kompas.Com https://regional. kompas.com/read/2022/01/27/124426478/surat-sudah-kedaluwarsa-jadi-alasan-jokowi-dan-menkeu-tolak-bayar-utang-rp?page=all pada tanggal 1 Februari 2023.
Putra, Perdana (Juni 2022). Sidang Gugatan Warga Padang terhadap Jokowi Bayar Utang Pemerintah Rp 60 M, 7 Bukti Diberikan ke Pengadilan, diakses dari Kompas.Com website: https://regional.kompas.com/read/2022/06/09/054000078/sidang-gugatan-warga-padang-terhadap-jokowi-bayar-utang-pemerintah-rp-60-m pada tanggal 1 Februari 2023.
Putra, Perdana (September 2022). Warga Padang Menang Gugatan Utang Negara Tahun 1950, Hakim Tolak Alasan Utang Kedaluwarsa, diakses dari https://regional. kompas.com/ read/2022/09/07/164834578/warga-padang-menang-gugatan-utang-negara -tahun-1950-hakim-tolak-alasan?page=all. pada tanggal 1 Februari 2023.
H. Heru Soepraptomo (2004), Segi-Segi Hukum Obligasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23 No. 1
Panjaitan, T., & Widyastuti, M. (2012). Analisis Investasi Instrumen Obligasi. BIP’s Jurnal Bisnis Perspektif Vol. 4 No. 1 hlm. 47-65. https://doi.org/10.37477/bip.v4i1.144.
Priharjanto, Akhmad & Hadiwibowo, Yuniarto. (2021) Reformasi Pengelolaan Keuangan Negaran dan Peran PKN STAN. Jurnal Info Artha Vol. 5 No. 2. hlm. 116. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1395/718
Sutarmin, Ambari, C. F., Anisah, F., & Ma’rifah, M. (2022). Penilaian Obligasi Pemerintah Untuk Tujuan Investasi. Jurnal Indonesia Rich Vol. 3 No.1. hlm. 54-60. https://doi.org/10. 31092/irj.v3i1
Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (ICW);
Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, LN Tahun 2002 Nomor 110 dan TLN Nomor 4236;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LN Tahun 2003 Nomor 47 dan TLN Nomor 4286;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LN Tahun 2004 Nomor 5 dan TLN Nomor 4355;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740;
Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. LN Tahun 2022 Nomor 208 dan TLN Nomor 6827;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964.
Keuangan, Kementerian (2023). Kaleidoskop 2022 diakses dari APBN Kita – Kinerja dan Fakta. website: https://media.kemenkeu.go.id/ getmedia/d9defd67-4395-4588-af7e-7a2427 f62f40/apbn-kita-januari-2022.pdf?ext=.pdf
Malik, Abdul (2022). Laris Manis, Begini Realisasi Penjualan dan Jumlah Investor SBN Ritel Sepanjang 2022 diakses dari Bareksa. website: https://www.bareksa.com/berita/sbn/2022-12-27/laris-manis-begini-realisasi-penjualan-dan-jumlah-investor-sbn-ritel-sepanjang-2022 pada tanggal 1 Februari 2023.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/kedaluwarsa