Pertanggungjawaban Hukum Panti Asuhan Atas Kelalaian Terhadap Anak Titipan

Abstract

Panti asuhan sebagai institusi sosial bertanggung jawab moral dan hukum dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak titipan. Anak titipan adalah anak yang secara sukarela dititipkan oleh orang tua atau walinya kepada panti asuhan untuk dirawat dan diasuh, namun pada  praktiknya, terjadi kelalaian yang dilakukan pengurus panti asuhan LKSA Ash-Shiddiqiyah Kulon Progo yakni pengasuh sekaligus pimpinan lembaga, Muhammad Tulus melakukan pelecehan seksual terhadap anak asuhnya sendiri di panti asuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum panti asuhan apabila terjadi kelalaian dalam pengasuhan anak titipan, serta mengkaji dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak di bawah pengasuhan lembaga. Metode penelitian memakai metode empiris, data yang dihasilakan melalui wawancara pada dinas sosial kulon progo dan kantor kelurahan Hargowilis. Temuan riset memperlihatkan. Kasus pencabulan anak oleh pimpinan LKSA Ash-Shiddiqiyah di Kulon Progo menegaskan kerentanan anak terhadap kekerasan di lingkungan yang seharusnya aman. Pelaku dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp100 juta berdasarkan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2024 memperkuat pencegahan melalui ketentuan standar SDM dan pengawasan internal (Pasal 31–38), serta sanksi administratif berupa pencabutan izin dan daftar hitam lembaga (Pasal 42), yang menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan anak di panti asuhan.