Analisis Penerapan Hukum dalam Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit: Tinjauan Terhadap Kekosongan Hukum Pra dan Pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Main Article Content

Edrick Edwardina Effendy
Eugenius Evan

Abstract

Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation has affected the formation of Bipartite Cooperation Institutions (LKS Bipartit) between workers/labor and employers/companies in Indonesia. The legal vacuum in the formation of government regulations mandated by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its amendments, namely Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, has resulted in the determination of administrative sanctions that lack enforcement power and produce inconsistent regional policies. An analysis of Provincial Regulations in Central Java and Regional Regulations in Tangerang City shows differences in the regulation of administrative sanctions, reflecting legal uncertainty. In the framework of the formation of legislation, both regulations should have equal authority in stipulating administrative sanction provisions. The formation of Government Regulations as mandated by legislation is necessary to fill the legal vacuum and serve as a basis for regional governments to enact regional regulations expected to provide legal certainty and make Bipartite Cooperation Institutions a more effective forum in industrial relations in Indonesia

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Edwardina Effendy, E., & Evan, E. (2024). Analisis Penerapan Hukum dalam Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit: Tinjauan Terhadap Kekosongan Hukum Pra dan Pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. UNES Law Review, 6(3), 9307-9318. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1805
Section
Articles

References

Agus, Dede, ‘Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4.1 (2019), 1–25
Atsar, Abdul, and Aryo Fadlian, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Paten Dalam Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Jurnal Hukum Positum, 7.1 (2022), 150–70 [accessed 1 May 2024]
Chaliva, Ireyna, and Dwi Desi Yayi Tarina, ‘Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang-Undang Cipta Kerja’, JURNAL USM LAW REVIEW, 6.3 (2023), 1109–23
Charda, S, ‘Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja’, Jurnal Wawasan Yuridika, 32.1 (2015), 1–21 [accessed 1 May 2024]
Dewanto, M Yogi Arie, and Timbo Mangaranap Sirait, ‘Perseroan Perorangan Yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja’, Binamulia Hukum, 11.1 (2022), 15–32
Hasna, Shofwatun, ‘ANALISIS TERHADAP HAK BURUH DAN PRAKTIK OUTSOURCING SESUAI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003’, Journal Of Communication Education, 15.2 (2021)
Jaka Mulyata, ‘Kaadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’ (unpublished Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2015)
Jaseh, Chiril Ardhi, ‘Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’, Lex Crimen, 10.11 (2022) [accessed 1 May 2024]
Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati, ‘Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia’, Jurnal USM Law Review, 5.1 (2022), 401–11
Nurmanto, Faldo, and Sanusi Sanusi, ‘PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMALSUAN HASIL RAPID TEST COVID-19’, Hukum Responsif, 12.2 (2021)
Rania Fazira, ‘ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN CUTI TAHUNAN KEPADA PEKERJA BERDASARKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst)’ (unpublished Skripsi, Universitas Nasional, 2024)
Rr Halimatu, Hira, ‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK UNION BUSTING (PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA) DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)’, 2023 [accessed 1 May 2024]
Tia, Hendry Frand, ‘Analisis Konsekuensi Pengunduran Diri Pekerja Profesional Dalam Perspektif Regulasi Ketenagakerjaan’, KRTHA BHAYANGKARA, 17.2 (2023), 297–316
Widyastuti, Tiyas Vika, Gufron Irawan, and Anindita Dwi Hapsari, ‘Peranan Lembaga Kerjasama Bipartit Perusahaan Di Kota Tegal Sebagai Upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial’, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 7.1 (2019), 82–96
Yuliastuti, Ari, and Emi Syarif, ‘Studi Peraturan Daerah Bidang Hubungan Industrial Yang Bermanfaat Bagi Perlindungan Buruh/Pekerja Di Kabupaten Sragen Dan Kota Pekalongan’, Jurnal Ketenagakerjaan, 17.3 (2022), 254–69

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
https://media.neliti.com/media/publications/164988-ID-lembaga-kerjasama-lks-bipartit-perusahaa.pdf
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007),, hlm. 133-134.
Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Penjelasan umum UU Ketenagakerjaan
Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 13.
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hlm.123.
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menimbang huruf https://ekon.go.id/source/info_sektoral/RUU%20Cipta%20Kerja.pdf