APLIKASI PIDANA TERHADAP KETERAMPILAN YANG MELAKUKAN PENGOPERASIAN KAPAL NON-LAUT YANG MENYEBABKAN KORBAN (Analisis Putusan Nomor 117 / Pid.Sus / 2015 / PN Sgm dan Putusan Nomor 69 / Pid Sus / 2015 / PN Kdl)

Main Article Content

Ade` Ridwan

Abstract

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah mengamanatkan bahwa kapal yang dioperasikan harus memenuhi syarat kelaiklautan. Pasal 117 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa kelaiklautan kapal merupakan salah satu persyaratan keselamatan dan keamanan angkutan perairan, terapi pada kenyataannya masih saja banyak nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak laiklaut sehingga menyebabkan kerugian materiil dan jiwa, seperti pada Putusan No. 117/Pid.Sus/2015/PN Sgm dan Putusan No. 69/Pid Sus/2015/PN Kdl. Berdasarkan pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Pidana yang dijatuhkan pada Putusan No. 117/Pid.Sus/2015/PN Sgm adalah 4 bulan pejara sementara itu pada Putusan No. 69/Pid Sus/2015/PN Kdl terdakwa dijatuhkan putusan 8 bulan penjara. Perbedaan tersebut didasari pada perbedaan kerugian yang timbul akibat perbuatan masing-masing terdakwa. Terlepas dari itu, Pidana yang dijatuhkan kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan karena sangat jauh dari batasan maksimum. Kedua,  Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Nahkoda yang Mengoperasikan Kapal Tidak Laik Laut yang Menyebabka Korban Jiwa Pada Putusan No. 117/Pid.Sus/2015/PN Sgm dan Putusan No. 69/Pid Sus/2015/PN Kdl adalah pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, petuntuk, serta fakta yang muncul selama persidangan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ridwan, A. (2021). APLIKASI PIDANA TERHADAP KETERAMPILAN YANG MELAKUKAN PENGOPERASIAN KAPAL NON-LAUT YANG MENYEBABKAN KORBAN (Analisis Putusan Nomor 117 / Pid.Sus / 2015 / PN Sgm dan Putusan Nomor 69 / Pid Sus / 2015 / PN Kdl). UNES Law Review, 3(3), 223-240. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.169
Section
Articles

References

M. Y. Jinca, Keselamatan Transportasi Laut dan Penyeberangan, Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia, Semarang, 29 Januari 2007
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecelakaan_dan_insiden_kapal_di_Indonesia#2018
https://www.tagar.id/kapal-tenggelam-di-laut-padang-seorang-abk-hilang
https://regional.kompas.com/read/2019/10/26/21071141/kapal-wisata-di-pulau-angsa-duo-terbalik-satu-orang-tewas
Kuntoro, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Keselamatan Pelayaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000
Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan, Artikel, PN Kepanjen, 2008
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara, Percetakan Oetama, Semarang, 2009
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003
R. Soesilo, Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991
Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomoe 2, Juni 2015
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018
Carisa Byrne Hessick, Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?, Boston University Law Review, Vol. 88; 1109, 2008