Perlindungan Hukum Terkait Pembelian Game Di Steam Yang Diretas

Abstract

Perkembangan platform distribusi digital seperti Steam telah mengubah pola konsumsi permainan video namun menimbulkan permasalahan hukum terkait peretasan akun. Pada tahun 2024, 5,7 juta akun Steam global diretas oleh malware infostealer, termasuk 69.909 akun Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia yang mengalami peretasan akun Steam, tanggung jawab hukum Valve Corporation, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan konsumen Indonesia memiliki perlindungan hukum komprehensif berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi, mencakup aspek preventif (kewajiban sistem keamanan, transparansi informasi) dan represif (hak ganti rugi, tanggung jawab produk). Valve Corporation bertanggung jawab berdasarkan prinsip product liability, tanggung jawab profesional, dan wanprestasi, serta tunduk pada yurisdiksi Indonesia meskipun berkedudukan di luar negeri. Klausula pembatasan tanggung jawab dalam Terms of Service Steam dapat batal demi hukum jika merugikan konsumen. Konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi (Steam Support, mediasi BPSK, arbitrase internasional) dan litigasi (gugatan perdata, class action). Namun, efektivitas menghadapi tantangan yurisdiksi lintas negara, ketidakseimbangan posisi tawar, dan literasi hukum konsumen.