Legalitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Melalui Pola Kolaborasi Pentahelix Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2396Keywords:
Sumber Daya Air, Pentahelix, Peningkatan Ekonomi, Badan Usaha Milik Desa, LegalitasAbstract
Salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan adalah melalui upaya pemanfaatan sumber daya air yang dikelola oleh warga desa. Beberapa desa dinilai memiliki potensi alam berupa melimpahnya sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi sumber daya air tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan, namun juga dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sehingga warga desa dapat merasakan langsung dampak yang optimal, selain itu dengan menggunakan konsep kolaborasi Pentahelix yaitu melalui kelima unsur yang diantaranya Akademisi, praktisi/bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media yang saling bersinergi diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan nilai jual dari hasil pengelolaan sumber daya air yang tersedia. Terlebih pengaturan BUMDesa yang diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang kemudian dipertegas terkait statusnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan perundang-undangan turunannya sehingga menjadi acuan bahwa BUMDesa dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya air. Pemahaman akan aspek hukum terkait perizinan dan mekanisme pengelolaan perlu diberikan kepada perangkat desa, pengurus BUMDesa dan masyarakat setempat dengan tujuan agar tidak akan terjadi problematika hukum serta menguatkan kolaborasi multipihak melalui konsep Pentahelix.
Downloads
References
Chalid, Hamid. Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia. Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cet. Kesembilan. Jakarta Prenada Media Group, 2011.
Vio Resa, Octa Sania, Adianto. Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. 2020.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043.
Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 65, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3046.
Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 32, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4377.
Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 5495.
Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor I90 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor 6405.
Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 6537.
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 42.
Indonesia, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik Desa Bersama.
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikasi Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Indonesia, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dan Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandir Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Judicial Review atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya bagian “Pendapat Mahkamah.”
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 008/PUU-III/2005.
Mahkamah Konstitusi, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK.” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634. Diakses pada 1 Desember 2022.
Kemenko PMK, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat. “Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Dalam Pengembangan Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan KianMendapatka Respon Positif.” www.kemenkopmk.go.id/pentahelix-limaunsur-kekuatan-dalam-pengembangan-potensi-desa-dan-kawasan-perdesaan-kian. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.
Kompas. BUMDesa Diminta Kelola Bisnis Air Bersih di Desa. https://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/02041581/BUMDes.Diminta.Kelola.Bisnis.Air.Bersih.di.Desa. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022.
Gatra. Wamendaes: BUMDesa yang Tak Jelas, Buat Susah Kerjasama. https://www.gatra.com/news-485707-ekonomi-wamendes-bumdes-yang-tak-jelas-buat-susah-kerjasama.html. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022.
Kemendes PDTT. “UU Cipta Kerja Berikan Kemudahan Usaha yang Menguntungkan Bagi Desa.” https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3453/uu-cipta-kerja-berikan-kemudahan-usaha-yang-menguntungkan-bagi-desa. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022.
Mahkamah Konstitusi. “Ahli: Sumber Daya Air Harus Bermanfaat bagi Masyarakat” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9426. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022.
Tim Hukum Majelis Hukum PP Muhammadyah. “Ihwal Pembatalan Undang – Undang Sumber Daya Air.” https://pushep.or.id/ihwal-pembatalan-undang-undangsumber-daya-air/. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.
Dpu Kulonprogo. “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air” https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/397/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-air. Diakses pada tanggal 7 Desember 2022.
