Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada Pihak Ketiga
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1992Keywords:
Tanah; Penerbitan; Sertipikat; Pihak ketigaAbstract
Dalam penelitian ini menarik pembaca untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dan kekuatan hukum sertipikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa menjadi tanah negara.Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Dan jika sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak maka perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan akan dilakukan penggantian yaitu berupa sertipikat pengganti, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama.
Downloads
References
Ferani, C. F., & Astuti, D. P. (2014, Juli). Tinjauan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) Dalam Pengembangan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Adi Sumarno Solo. (meida neliti) Retrieved Mei 26, 2024, from https://media.neliti.com/media/publications/62260-ID-none.pdf
Arianti, J. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Kas Desa Untuk Pembangunan. (Universitas Islam Malang) Retrieved Mei 26, 2024, from https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955
Suryaningsih, & Zainuri. (2021). Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. Jendela Hukum, 3, 2, from https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1574
Triyatmojo, A., & Kawuryan, E. S. (2018, Juli 28). Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Karena Hilang. (Kertha Wicaksana) Retrieved Mei 26, 2024, from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/725
Abrianto, B. O., & Fikri, M. A. (2021, Desember 2). Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan. (Pandecta) Retrieved Mei 26, 2024, from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/28208/12487
Anantara, S. (2023). Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Karena Hilang. Privat Law, 3, 225, from https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/2205/854
Triyatmojo, A. (2018). Tesis Kekuatan Hukum Dari Sertipikat Pengganti. 59, from http://repository.narotama.ac.id/475/
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
Topan, R. (2019). Pengumpulan dan Pengelolaan Data Fisik Tanah. (rendratopan.com) Dipetik Mei 26, 2024, dari https://rendratopan.com/2019/08/11/pengumpulan-dan-pengolahan-data-fisik-tanah/
II, M. P. (2020). Modul Pendaftaran Tanah II. (1-180). Retrieved from https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester 3/Modul PT II Teori & Praktik/Gabungan Modul I-VI Teori.pdf
