PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS DEBITUR WANPRESTASI BERUPA PENJUALAN OBYEK HAK TANGGUNGAN
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Wsb jo Putusan Nomor 508/Pdt.G/2018/ PT Smg jo Putusan Nomor 1924K/Pdt/2019 regarding the lawsuit against the law between Lailatin Afifah and the Director of PT. Surya Yudha Bank. Lailatin Afifah filed a lawsuit over the sale of the mortgage object which will be carried out by PT Bank Surya Yudha through a public auction because it is considered an act against the law. The sale of the mortgage object was carried out because Lailatin Afifah as the debtor did not pay installments to PT Bank Surya Yudha on the grounds that she was having difficulty developing her business. The research method in journal writing uses normative juridical research methods, namely examining existing cases and associated with applicable laws and regulations. The sale of mortgage objects through a public auction is not an illegal act because this is the right of PT Bank Surya Yudha as stipulated in Pasal 20 UU Hak Tanggungan.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Hasbullah, Frieda Husni. 2005. Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan. Jakarta: Ind-Hill Co.
Ibrahim, Johannes. 2004. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi). Bandung: Mandar Maju.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Mulyati, Etty dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an 1, (2), Juni 2018, hlm. 114-148.
Nugrohandini, Dwi dan Etty Mulyati. Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal Bina Mulia Hukum 4, (1), September 2019.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022 tentang Besaran, Persyaratan Dan Tatacara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
Putusan Majlis Hakim Mahkamah Agung Nomor 1924 K/Pdt/2019
Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Wsb
Putusan Pengadilan Tingggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 508/Pdt/2018/PT SMG
Rato, Dominukus. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Tobink, Riduan dan Bill Nikholaus. 2003. Kamus Istilah Perbankan. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makhamah Agung (selanjutnya disebut UU MA)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Usman, Rachmadi. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.