Tinjauan Hukum Penerapan Hardship Clause pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan klausul hardship dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia sebagai upaya mewujudkan keseimbangan kontrak di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus, penelitian ini menyoroti kekosongan pengaturan prinsip hardship dalam hukum positif Indonesia, di mana penyelesaian hambatan kontraktual saat ini masih terbatas pada konsep force majeure yang kaku atau mekanisme penyesuaian harga administratif yang sering kali tidak akurat. Melalui studi kasus pada PT Hutama Karya (Persero), ditemukan bahwa ketiadaan klausul hardship yang eksplisit menghambat proses renegosiasi yang adil dan mengancam kelangsungan proyek infrastruktur strategis nasional. Analisis perbandingan terhadap standar internasional menunjukkan bahwa adopsi prinsip hardship dari UNIDROIT Principles (UPICC) dan standar FIDIC memberikan landasan hukum yang lebih adaptif bagi para pihak untuk melakukan rekonstruksi kontrak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa integrasi klausul hardship ke dalam kontrak kerja konstruksi merupakan langkah rekayasa sosial hukum yang mendesak guna menjamin kepastian hukum, mendukung prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), serta memperkuat ketahanan industri konstruksi nasional di era VUCA dan BANI.