Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1397Keywords:
Law Enforcement, Crime, ProstitutionAbstract
Law enforcement in criminal acts of prostitution in Indonesia is contained in various laws, both in the Criminal Code and the Pornography Law, where the penalties incurred/present for criminal acts related to prostitution are deemed disproportionate, only burdening prostitution service providers. and prostitution itself. This research uses normative-empirical legal research. Currently, law enforcement against users of prostitution services can only occur if the person is/has been married, while law enforcement against service providers and prostitution itself does not have similar conditions, so that there is no proportionality in the offenses related to prostitution itself, so that does not reflect a sense of justice for those involved, and there is no strict prohibition and punitive sanctions that can clearly threaten perpetrators who use prostitution services.
Downloads
References
Adli, Wildan et al. “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Ibu Kota Jakarta”. INNOVATIVE. Edisi No. 3 Tahun 2023.
Amalia, Mia. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Edisi No. 2 Tahun 2018.
Arum, Giovanni Aditya. “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”. Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi. Edisi No. 10 Tahun 2019.
Dwisvimiar, Inge. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”. Jurnal Dinamina Hukum. Edisi No. 11 Tahun 2011.
Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”. Jurnal Hukum Positum. Edisi No. 5 Tahun 2020.
Juditha, Christiany. “Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial”. Jurnal Pekommas. Edisi No. 6 Tahun 2021.
Melisa, et al. “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Edisi No. 5 Tahun 2023.
Natasya, et al. “Fenomena Prostitusi Online di Jakarta Selatan”. FKM UNDIP. Edisi No. 5 Tahun 2017.
Panjaitan, Edward L. “Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Hukum to-ra, Edisi No. 4 Tahun 2018.
Rahmawati, Winda Hayu. “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online”. Media Iuris. Edisi No. 3 Tahun 2020.
Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1982).
Saragih, Rotua Octaviyani et al. “The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)”. Law Research Review Quarterly. Edisi No. 5 Tahun 2019.
Sari, Triana Galuh Purnama et al. “Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Jurnal Hukum Pidana Islam. Edisi No. 8 Tahun 2022.
Siregar, Ashadi. Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly. (Jakarta: Grafiti Pers, 1983).
Tahrus, Zainun Nur Hisyam et al. “Dilema Prostitusi dan Ekonomi Dalam Pembangunan DKI Jakarta”. Artikel, disampaikan pada Konferensi Urban Crisis and Style of Urban Demography. (Jawa Tengah: UNS, 2018).
Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Edisi No. 8 Tahun 2021.
Yuherawan, Deni Setya Bagus. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Prostitusi Online”. RechtIdee. Edisi No. 15 Tahun 2020.
Yulianti, Lulu et al. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”. Risalah Hukum. Edisi No. 15 Tahun 2020.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.















