Kedudukan Akta Jual Beli Tanah Milik Anak di Bawah Umur Tanpa Adanya Izin Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Skt)
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1241Keywords:
Sale and Purchase Deed, Child, Court Permission, Parental PowerAbstract
Parents and guardians are authorized to represent the legal actions of minors. According to the Civil Code, the authority of parents to act on behalf of their children has limitations, namely to transfer immovable property belonging to minors must be determined by a permit to sell from the district court. In this case, the parents sold the minor's land without permission to sell from the district court, but with a Certificate of Guardianship from the village. The purpose of this study is to analyze the provisions regarding the appointment as guardian for parents who live the longest to be able to act on behalf of their children and the position of the deed of sale and purchase of land owned by minors made without court permission. The method used in this research is doctrinal research. The result of this research is that the appointment as guardian is not required for parents who live the longest to be able to act on behalf of their children. This is because according to the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and Supreme Court Circular Letter No. 7/2012, the longest living parent continues to exercise parental authority and does not change into guardianship even though the marriage ends due to the death of one of the parents. The position of the deed of sale and purchase of land owned by a minor in this case remains valid even without permission to sell from the district court because the seller is not subject to the Civil Code.
Downloads
References
Alwesius. (2022). Keterangan Hak Mewaris serta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan bagi Warga Negara Indonesia (Pasca Permen ATR/KA.BPN No. 16 Tahun 2021). Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Anggita, R. P. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). Indonesian Notary, 2(27), 584–605. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/27.
Darmabrata, W. (2008). Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Gitama Jaya.
Dewi, E. C. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur. Perspektif Hukum, 20(2), 328–346. https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83.
Girsang, H. S. (2019). Kedudukan Ahli Waris Pengganti terhadap Bangunan yang Dibangun di Atas Tanah Hak Milik Bersama yang Terikat [Tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia.
Indirakirana, A., Febrinayanti Dantes, K., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi Perwalian terhadap Anak di Bawah Umur pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Jual Beli di Kota Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 414–423. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51635.
Jati, Z. A. (2021). Peralihan Hak atas Tanah yang Dimiliki Anak oleh Orang yang Bertindak Sebagai Wali. Alethea: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130.
Mamudji, S., Hang, R., Supriyanto, A., Erni, D., & Simatupang, D. P. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Rana, G. V., & Allagan, T. M. P. (2021). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang dan Tunai (Studi Kasus Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt). Jatiswara, 36(3), 262–271. https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/339.
Rondonuwu, G. (2017). Kepastian Hukum Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lex Privatum, V(4), 114–121. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16104.
Saefudin. (2022). Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandungnya dalam Perspektif Teori dan Praktek di Pengadilan Agama. pa-yogyakarta.go.id. https://pa-yogyakarta.go.id/article/Perwalian-Anak-Oleh-Orang-Tua-Kandungnya.
Saranaung, F. M. (2017). Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Lex Crimen, VI(1), 13–21. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15081.
Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satrio, J. (2018). Perwakilan dan Kuasa. Depok: Rajawali Pers.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Sukmana, D. M. (2015). Analisis Penetapan Pengadilan Negeri atas Izin Penjualan Barang Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Umur [Tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia.
Syahrani, R. (2006). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
Wasdikin, Atoilah, M. M. F., Iskandar, Y., & Pakarti, M. H. A. (2023). Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam Menyelesaikan Masalah Waris. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 4(1), 15–28. https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21052.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan.
