Kedudukan Investor Asing Saat Pengambilan Keputusan dalam Usaha Patungan (Joint Venture) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Main Article Content
Abstract
Investment in the era of globalization cannot be separated from a series of international agreements. Joint venture agreement in the context of foreign investment in Indonesia is the first step to form a joint venture which is required for foreign investors who plan to invest in Indonesia. The joint venture agreement sets out the objectives and policies of the joint venture company which can be used to interpret the agreements made by the company with its partners. Based on the description above, the author is interested in conducting research on How is the regulation regarding the position of foreign investors when making decisions in joint ventures in Indonesia? And How is the supervision carried out by the government on foreign investment in accordance with the regulations governing it? This research uses normative juridical method with literature study using secondary data. The result of this research is a Joint Venture company established in the form of a limited liability company, the important thing about the relationship between foreign investors and national investors who become majority shareholders and minority shareholders lies in the GMS which is subject to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, if referring to the Law, basically shareholders in a limited liability company have no power in the management of the company, shareholders do not interfere in the management of the company.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Bagir Manan. (1995). Interaksi Fungsi Organ PT. Dan Perlindungan yang diberikan kepada Pemegang saham Dan kreditur Menurut UU No. 1 tahun 1995, Yogyakarta.
Erman Rajagukguk. Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia.
Henry Campbell. (1991) Black’s Law Dictionary, St. Paul: West Publishing.
I Made Udiana, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing
Ismail Suny. (1968) Tinjauan Dana Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri Jakarta: Pradnya Paramita
Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
Mahmul Siregar. (2005) Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, Medan.
Odung Mulya Lubis. (1992) Hukum Ekonomi, Jakarta: Sinar Harapan.
RT Sutantya R Hadhikusuma dan Sumantoro. (1996). Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sentosa Sembiring. (2007). Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Bandung: Nuansa Aulia.
Soerjono Soekanto. (1986) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. h. 43.
Adang Abdullah, Tinjauan Hukum Atas Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4 Tahun 2007,
Ridwan Khirandy, Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture, Jurnal Hukum Vol. 26 No. 24, 2007