Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Protokol Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 119/Pdt.G/2013/Pn.Ptk)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Notary Protocol must be kept by the Notary for an unlimited period of time. Article 63 Paragraph (5) of the Notary Office Law states that the Notary's protocol from another Notary whose submission is 25 years old or more, is submitted to the Notary Regional Supervisory Council, but when there is a problem in the Notary's deed that the protocols provider is, the Notary's protocols provider is involved. perima protocols, problems with the problems above, what are the considerations of the judge in the decision on case number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk related to the Notary's Responsibilities after the end of the term of office for the Notary's protocol? 119/Pdt.G/2013/PN Ptk?, Research Objectives To find out the judge's considerations in the case decision number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk associated with Notary Responsibilities after the end of the term of office for Notary protocols and To find out responsibilities The notary who has retired according to the protocol is involved in case number 119/Pdt.G/2013/PN Ptk. This study uses a normative juridical research approach. The main material for this research is secondary data obtained from various pre-existing data based on laws, literature and other legal studies. Primary data from primary, secondary and tertiary legal materials, using qualitative data analysis and presented in a descriptive form. The results of this study indicate that: The legal considerations of the judges at the Pontianak District Court in deciding to declare Defendants I, II, IV and V had violated the law (Onrechtmatige daad) and the applicable laws and regulations and were very contrary to the sense of justice and legal certainty. Breaking the law (Onrechtmatige daad) Unlawful acts committed by the defendant, namely selling land, namely HGB, declared illegal and null and void. Regarding the Responsibilities of Notaries who have Retired Against Their Protocols Associated in Case Number 119/Pdt.G/2013/Pn Ptk, whereas the Notary Giving the protocol (Defendant III) Notary in this case does not violate the applicable legal provisions, because the Notary has made a power of attorney in accordance with the request of the power of attorney to the power of attorney.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Anke Dwi Saputro, 2010, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000.
Azmi Fendri, Busyra Azheri, Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3,2022.
Bachtiar, Efendi dkk, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Bachtiar, Efendi dkk, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dinnie Angraeni, Analisis Yuridis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Pelaksanaan Jabatannya, Pasacasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Jurnal Ecosystem Volume 18, Nomor 1, Januari-April 2018
Engelbert, Lendo Theo, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2021): 172-178.
Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
Habib Adjie, 2009, Sanksi perdata dan administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), Bandung.
Habib Adjie, 2013, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 2008, PT. Refika Aditama, Bandung.
Habib Adjie,2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai PejabatPublik, Refika Aditama, Bandung.
Hans Kelsen, 2007, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
Hendra Tanu Atmaja, 2012, Contract Dafting, Materi Kuliah, Program Magister Hukum, UEU, Jakarta.
Herlina Effendie, 2013, Notaris sebagai Pejabat Publik dan Profesi, Pustaka Ilmu, Jakarta.
Komar andasasmita, 1981, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung.
M. Solly lubis dalam Salim HS, 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Masyhur Efendi, 1994, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Mulyoto, 2012, Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai), Yogyakarta: Cakrawala Media.
Nisa, Naily Zahrotun. "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." Jurnal Civic Hukum 5, no. 2 (2020): 205-219.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peter Mahmud Marzuki, 2003, Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Rahmadona, ProsesPenyimpanan Protokol Notaris yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2017,
Rahayu, Komang Novita Sri. "Sinergi Pendidikan Menyongsong Masa Depan Indonesia Di Era Society 5.0." Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar 2, no. 1 (2021): 87-100.
Rukmana, Rubiyanti, Nandita Dwi Savitri, and Yuliana Adelvina Padha. "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 495-508.
Sugiono, Shiddiq. "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital ContentIndustry in Society 5.0 Perspective)." JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan &Teknologi Informasi) 22, no. 2 (2020): 175-191.
Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." Premise Law Journal 1 (2017): 1-2
Robert L, Mathis and John H. Jackson, 1996, Spesifikasi jabatan job specification menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor – faktor manusia yang diisyaratkan, Handoko.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.
Salim Hs, 2015, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Subekti,2008, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermesa,) Cetakan ke XVIII.
Sudikno Mertokusumo, 2014, Teori Hukum, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung.
Suhrawardi K. Lubis, 2006, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba – serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, 2012. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.