Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 989,PID.SUS/2021/PN BDG)
Main Article Content
Abstract
The crime of sexual violence is part of a crime against decency, where the act does not occur to adults but also occurs to minors, either directly or indirectly. Legal considerations for imposing restitution for victims of the crime of sexual violence in the Herry Wirawan incident With reference to the problems that have been described, this study aims to examine criminal acts of sexual violence in the Herry Wirawan incident, especially regarding legal considerations in granting restitution to victims and the legal protection that should be given to the victim's children. This research uses normative legal methods with statutory and case approaches. This research is an in-concreto legal research. The results of the study show that the judge's considerations in making decisions are based on the public prosecutor's indictments, the statements of the accused, the statements of witnesses, and evidence. For legal protection for the victim, the defendant is sentenced to death, and the victim's children are entitled to receive compensation or restitution from the defendant. In addition, child victims also receive protection in the form of social rehabilitation and psychosocial assistance during their treatment process until their recovery. Protection and assistance for the victim's children is also provided at every stage of the examination, starting from investigation, prosecution, to trial. This aims to provide comprehensive protection for victims and ensure that their rights are guaranteed during the law enforcement process.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
CNN Indonesia. (2022, 4 April). Selain Vonis Mati Herry Wirawan Bayar Uang Restitusi Rp. 331 Juta. Diakses pada 1 April 2023, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404151725-12-780057/selain-vonis-mati-herry-wirawan-bayar-uang-restitusi-rp331-juta
Faozi, S. (2009). Riorientasi Kebijakan Pemidanaan (Pendekatan Filosofis dan Rasionalitas). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Faozi, S. (2023). Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Bandung Dengan Terdakwa Herry Wirawan). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9(1), 451-467
Katadata.co.id. (2022, 23 September). Pengertian Kekerasan dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia. Diakses pada 9 April 2023, dari https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia
Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kompas.com. (2023, 4 Januari). Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri Yang Kini Menanti Hukuman Mati. Diakses pada 10 Januari 2023,dari https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman
Muhaimin, (2022), diakses pada Nusa Tenggara Barat: Mataram Barat: Mataram University Press.
Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal Ham, 11(3), 445-466
Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61-72.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban