Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Tindakan Pemalsuan Data pada Akta Jual Beli oleh Penghadap
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Land Deed Making Officer is a general official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal deeds regarding land rights or property rights to flats. One of the deeds made by the Land Deed Maker Officer is the sale and purchase deed. In making a sale and purchase deed, it is not uncommon to be disputed by parties or other third parties who feel aggrieved by the deed because of alleged falsification of data on the deed, causing the Land Deed Making Officer to be involved in the matter and be examined by the authorities. In this study, the formulation of problems related to the legal protection of Land Deed Making Officials the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face is : 1. What is the form of legal protection of the Land Deed Making Officer against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the facer? 2. What are the legal consequences of the sale and purchase deed made by the Land Deed Making Officer in which there is data falsified by the face? This research uses a juridical-empirical approach method. The results of the study found that: 1. Legal protection of Land Deed Making Officials against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face in the form of providing legal assistance carried out by the Ministry, Board of Trustees and Supervisors of Land Deed Making Officials in the form of advice, assistance in investigations and / or expert statements in court both as witnesses and suspects. 2. The legal consequences of the sale and purchase deed in which there is falsified data are sales and purchase deeds that are proven to be legally defective due to non-fulfillment of the legal conditions of the agreement and / or non-fulfillment of the formal and material conditions for making the deed, so that the position of the sale and purchase deed as an authentic deed is canceled or declared null and void to have no binding legal force.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Komar Andasasmita (2000). Notaris dengan Sejarah Peranan dan Tugas Kewajiban Rahasia Jabatan. Bandung: Sumur.
Salim H.S. (2016). Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto (2010). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Purna Noor Aditama (2017). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli. S2 Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Titik Utami. Pertanggungjawaban Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Melaksanakan Jabatannya dalam Pembuatan Akta. Depok: Universitas Indonesia
Kibat Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.