Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

Main Article Content

Baharuddin Badaru

Abstract

This study aims to know and analyze the types of criminal acts that can be committed by the state civil apparatus (ASN) in the implementation of regional elections and know and analyze the legal settlement of regional head election crimes carried out by the state civil apparatus. The research method used by the author in this case is the normative juridical method. The results showed that the types of criminal acts committed by the state civil apparatus are contained in articles 488-554 of Law Number 7 of 2017, legal settlement of election crimes committed by the state civil apparatus, if the perpetrators of election crimes meet the elements of guilt, then in this case the actions of the perpetrators contain elements of guilt, then the subject of the law must be criminally responsible for mistakes committed in election acts based on Election criminal provisions regulated in Law No. 7 of 2017 are in the flow of handling election criminal violations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Badaru, B. (2023). Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. UNES Law Review, 6(1), 1669-1679. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.850
Section
Articles

References

Alawiyah, Z., & Atmojo, M. E. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Prosiding Simposium Nasional’'Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4. O", 1507–1520.
Bambang, S., Setyadji, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(02), 281–291.
Dhesinta, W. S. (2016). Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 4, 87–104.
El-Muhtaj, M. (2017). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Prenada Media.
Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi, 12(2), 264–283.
Fauzi, M. S. F., & Wahyono, E. (2020). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 8(2), 13–27.
Firdaus, A. (2020). Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Justiqa, 2(1), 61–69.
Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 6(2), 248–266.
Illahi, B. K. (2020). Desain Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Aparatur Sipil Negara. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2(1), 55–73.
Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. In Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana.
Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lex Crimen, 9(3).
Parkher, J. A. A., & Radjab, D. (2021). Pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Sistem Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(3), 481–501.
Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. PAMPAS: Journal Of Criminal, 1(2), 152–175.
Rachbini, D. J., Ruslan, M., & Bakarudin, F. N. (2020). Outlook Demokrasi LP3ES: Menyelamatkan Demokrasi. LP3ES.
Rahayu, M. M., Indarja, I., & Wisnaeni, F. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UUndang-Undang Nomor10 Tahun 2016 Tentang Pemlihan Kepala Daerah. Diponegoro Law Journal, 9(2), 373–383. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27027
Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2020). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. Jurnal Yuridis, 7(1), 1–26.
Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. In Kretakupa Print. Kretakupa Print.
Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 1–14.
Sefiani, L. (2020). Netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (studi kasus wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto). UIN AR-RANIRY.
Syafitri, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam. UIN AR-RANIRY.
Syahruddin, S. N. M. A. R. (2022). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Kretakupa Print.
Tewu, R. D., Rondonuwu, A., & Sondakh, E. (2022). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 11(3), 1–18.