Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Benar (Studi Kasus Tas Branded di Batam)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
One consumer right that is no less important is the right to choose. When choosing a product, consumers are often influenced by several considerations, for example price and brand. Price and brand tend to dominate, many consumers will be tempted to buy goods at BM because brands offer low prices. This research aims to finds and analyze legal protection for consumers regarding the circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (for example the case of the circulation of branded bags in Batam), as well as to find out and analyze the Government's efforts or supervision from the Government to minimize circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (example is the case of the circulation of branded bags in Batam). The type of this research is normative law in descriptive analytical. The data collection technique used is studying legal material literature which includes primary legal material, secondary legal material and non-legal material. The data analysis method is qualitative analysis. The research results shows that the practice of buying and selling branded bags in Batam violates consumer protection law because it does not provide a product certificate as an official document from the manufacturer to demonstrate the authenticity of the product. Therefore, the practice of buying and selling branded bags in Batam does not fulfill the right to correct information for consumers.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Dahlia. (2009). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Media Internet. Jurnal Wacana Hukum, 3(1), 37.
Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fauziani, N. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) Terhadapa Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK NO.199/PMK.010/2019). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 149.
Jafar, M. (2015). Kepabeanan Ekspor Impor. Jakarta: PT Pro Insani Cendekia:
Masopo, B. (2021, Juni). Menutup Celah Cross-Border, Melindungi UMKM. Tabloid Kementrian Koperasi UMKM, 3.
Meliala, A. (1993). Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Moeldoko. (2012). Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan dari perspektif kebijakan pengelolaan Perbatasan Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia.
Muzwardi, A. (2017). Free Trade Zone Menuju Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan dan Karimun. Yogyakarta: Expert.
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017. , Pub. L. No. 20 (2017). Jakarta, Indonesia.
Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahman. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
Rizaldi, J. (2009). Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang. Bandung: PT Alumni.
S., R. H. Y., & Runtung, G. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi Pada PT. Neo National Medan). USU Law Jurnal, 2, 82.
Safutra, I. (2022). Bisnis Pasar Gelap di Batam Yang Merugikan Negara. Diambil 8 Maret 2023, dari jawapos.com website: https://www.jawapos.com/features/27/01/2020/bisnis-pasar-gelap-di-batam-yang-merugikan-negara/
Sargih, R. R. (2019). Faktor-Faktor di Batalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negri. Universitas Medan Area.
Sembiring, L. J. (2020). Batam Heboh, PMK 199 Diprotes UKM Online.
Supramono, G. (2008). Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.
Sutedi, A. (2008). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sutedi, A. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2016). Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Bina Mulia Hukum, 1(1), 16.
Syafina, L. (2018). Panduan Penelitian Kuantitatif. Medan: Febi Press.
Usman, R. (2000). Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Jakarta: Djambatan.
Warih, A. (2021). Pajak Lalu Lintas Barang. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Widjaja, G., & Yani, A. (2003). Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia.
wilayahperbatasan.com. (2022). Wilayah Perbatasan.