Pelaksanaan Fungsi Controlling Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The purpose of this study is to determine the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council of the City of Bukittinggi in the 2021-2022 drainage development project. The drainage project implemented by the Bukittinggi city government has had an impact on community activities. Therefore, the role of people's representative institutions is needed to oversee so that good governance is realized. This research is descriptive in nature, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a certain place, using an empirical juridical approach. The data sources consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, the supervisory function of the Regional Representatives Council of the City of Bukittinggi has not been carried out optimally. The form of implementation of the supervisory function is by summoning the relevant offices for hearings and conducting field inspections. The obstacle faced in carrying out the supervisory function by the Regional People's Legislative Assembly for the City of Bukittinggi is the lack of responsibility for members of the council in carrying out their duties according to their authority, as regulated by law.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers 2015).
Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum, (Depok: Kencana, 2018).
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, ( Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004).
Nia Auia,“Pengaruh Perubahan Tataguna Lahan Terhadap Debit Limpasan Drainase Di Kota Bukittinggi”, ( Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2016).
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2006).
Dini Nurmalasari, et al,, “Informational Dashboard untuk Monitoring Sistem Drainase secara Real-Time”, Jurnal Nasional Teknik elektro dan Teknologi Informasi, Vol.4 No.3, Agustus 2015, Hlm. 1.
Hendy Apriyanza, et.al,, “Analisis Kemampuan Saluran Drainase Terhadap Genangan Banjir Di Jalan Gunung Bungkuk Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Aplikasi Epa Swmm 5.1”, Jurnal Inersia, Vol.10 No.2, Oktober 2018, Hlm. 42.
Herizal et al., “Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik.”Journal of Governance and Social Policy, Vol.1 No.1, Juni 2020, Hlm. 24 – 34.
Khairil Anwar, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”Jurna Ilmiah Administrasi Negara”, Vol.2 No.2, Juli 2018, Hlm. 8.
Nurhapni dan hani Burhanuddin. 2011.”Kajian Pembangunan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan di Kawasan Perumahan”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 11, No. 1. Hlm.13.
Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No.1, Juni 2019, Hlm. 134–149.
Wenda et al., “Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. “Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Vol.13 No.3, April 2021, Hlm. 3.
Undang - Undang Dasar Negara Repubik Indnesia Tahun 1945.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025.
https://jia.stialanbandung.ac.id.com di akses 26 juli 2023, 14.32 WIB.
https://dprd.bangkabaratkab.go.id.com, di akses 26 juli 2023, 14.45 WIB.
https://sumbar.antaranews.com/berita/505081/proyek-drainase-bukittinggi-resmi-dilanjutkan-dengan-waktu-kerja-empat-bulan di akses 26 juli 2023, 15.11 WIB.
https://guruppkn.com/tugas-dan-fungsi-dprd di akses 27 juli 2023, 15.19.WIB.