HUKUM INDONESIA MAKIN LEMAH TERHADAP KORUPTOR

Abstract

Seperti diketahui bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa “extraordinary crime”. Yang mana harusnya hukuman yang diberikan terhadap seorang koruptor bebeda dengan dengan kasus hukum yang lainnya. Seperti yang tejadi belum lama ini para koruptor berbondong-bondong bebas dari tahanan dikarenakan ada sebuah kebijaka/aturan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan menghilangkan PP Tahun 2012 yang mengatur remisi dan pembebasan bersyarat yang mana aturan ini menyulitkan peluang koruptor mempersingkat masa tahanannya. Didalam aturan baru disebutkan bahwa narapidana dapat bebas bersyarat dengan tekah menjalani 2/3 masa pidana dan juga narapidana harus berkelakuan baik. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah aturan baru yang diterapkan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh koruptor yang termasuk dalam kejahatan luar biasa. Metode ini menggunakan penelitian normatif untuk mengetahui suatu aturan dan prinsip hukum tentang isu yang di angkat. Korupsi sendiri sudah menjadi penyakit akut yang akibatnya dapat berdampak terhadap berbagai bidang seperti social, ekonomi, dan politik. Salah satu penyebab dari terjadinya korupsi adalah gaya hidup yang tinggi melampaui penghasilan yang di dapatkan. Lemahnya hukum dari Lembaga pemerintahan dan kepolisian membuat masyarakat kurang percaya lagi terhadap elit yang ada di pemerintahan