Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Perjanjian Sertifikat Tanah Secara Sepihak yang Dilakukan Kreditur (Studi Putusan No. 235/Pdt.G/2020/PN Sgr)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aims to analyze juridically the unilateral changes to land certificate agreements carried out by creditors (study decision No. 235/Pdt.G/2020/Pn Sgr). This research uses normative legal research methods with a normative juridical approach. Research data was obtained from primary legal materials (No. 235/Pdt.G/2020/Pn Sgr) and secondary legal materials (laws, statutory regulations, legal books, and scientific articles). The data collection technique was carried out by means of document study. The collected data was then analyzed qualitatively using deductive and inductive methods. The results of this research are to punish the debtors to hand over the Title Certificates while they are still in the owner's name if the creditors have made payment of their obligations to the debtors as financiers of their debts and receivables in the amount of Rp. 250,000,000,- (two hundred and fifty million rupiah) with details of the principal debt amounting to Rp. 150,000,000,- (one hundred and fifty million rupiah) plus loan interest amounting to Rp. 100,000,000,- (one hundred million rupiah), The judge also rejected the creditor's lawsuit against the debtor who asked for compensation of IDR 1,550,000 (One Billion Five Hundred and Fifty Million) which was borne jointly by the debtors.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Rahman, T. (2010). Akibat Hukum Kebijakan Deregulasi Peningkatan Hak Atas Tanah Perumahan Terhadap Perjanjian KPR Yang Memuat Klausula Pembebanan Hak Tanggungan. LAW REFORM. https://doi.org/10.14710/lr.v6i1.12503
Salim, S. (2019). Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (14th ed.). Sinar Grafika Offset.
Setiyanto, S. (2022). Analisis Yuridis Jual/Beli Tanah Yang Dilaksanakan Dengan Perjanjian Di Bawah Tangan Terhadap Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/D. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan. https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22501
Tajuddin Noor, Masnun, & Kahfi Ambawa Alkaf. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah .
Arba, H. M. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Bahsan, M. 2010. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hasbullah, F. H. 2005. Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan.
Jakarta: Ind-Hill Co
Sidabariba, Burhan., Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Meniscayakan Perlindungan Hukum
Bagi Para Pihak, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019
Perundang-undangan
Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen