Monopoli Pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit: Kajian Hukum Atas Perubahan Peraturan Kementerian Pertanian No.98/2013

Main Article Content

Rania Nur Hafsah Setiawan

Abstract

This research reviews the impact of the removal of articles in the Minister of Agriculture Regulation No. 98/2013 on the regulation and dynamics of business competition in the palm oil plantation industry, as well as monopolistic practices. The removal of several articles potentially damages business relationships and leads to unhealthy business competition. This research aims to provide an understanding of the impact of regulatory changes on the palm oil plantation industry. Using a qualitative approach, it focuses on analyzing the potential monopolistic practices occurring in the palm oil industry as a direct result of the removal of Articles 13, 14, and 49. By analyzing secondary data and related literature, this research identifies new patterns in business competition dynamics and how these changes affect various stakeholders. The results of the study are expected to provide insights into the changes resulting from the removal of these articles. Recommendations provided include strengthening regulations and exploring alternatives to maintain healthy business competition.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Setiawan, R. N. H. (2024). Monopoli Pada Industri Perkebunan Kelapa Sawit: Kajian Hukum Atas Perubahan Peraturan Kementerian Pertanian No.98/2013. UNES Law Review, 6(4), 11757-11765. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2141
Section
Articles

References

Ahdiat, A. (2022). Ini Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar Pada 2022. Kata Data.
Eberhard, R., et.Al. (2023). Urgensi Pemberlakuan Indirect Evidence, Pada Penanganan Perkara Kartel di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, Vol.3, No.2 .
Edhi, S. (2022). Membedah Konflik Lahan Sawit. Berita Universitas Gadjah Mada.
Hardianto, et.Al. (2022). Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia. Journal of Lex Generalis, Vol.3, No.1.
Hazmi, R. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Jurnal Res Judicata, hlm.29.
Kominfo. (2023). Sumber Daya Unggulan dari Negara Anggota ASEAN. ASEAN INDONESIA 2023.
Malaka, M. (2020). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Jurnal Al-‘Adl, Vol.7, No.2, hlm.41.
Firdaus, R. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. Jurnal Diversity, Vol.3, No.1.
Melisa, et.Al. (2023). Kedudukan hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj, Vol.5, No.1.
Muharam, F., et.Al, Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Plasma dan Petani Swadaya. Jurnal Institiut Pertanian Yogyakarta, Vol.1, No.3.
Ningrum, Dian Fitri. (2023). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Harga Bawang Merah di Pasar Tradisional di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir. Skripsi UIN Suska Riau.
Prasetyo, Yogi. (2023). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.20, No.2.
Purba, Jan Horas V., dan Tungkot Sipayung. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol.43, No.1.
Putri, Triana Rahmatika., Siti, A. (2021). Analisis Penguasaan Pasasr Pada Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Oleh PT Pelindo III di Pelabuhan L.Say Maumere (Studi Putusan Perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018. Jurnal Al’-Adl, Vol.13, No 2.
Sawit, Serikat Petani Kelapa. (2016). Permentan No.29 Tahun 2016 Bertentangan dengan UU Perkebunan”, tersedia pada https://spks.or.id/detail-sikap-permentan-no-29-tahun-2016-bertentangan-dengan-uu-perkebunan diakses pada 9 Juni 2024.
Topan, M., dan Ifrani. (2020). Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. Jurnal Al’Adl, Vol.12, No.2, 2020.
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, BN. 2016 Nomor 826.