Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyedia Air Bersih Terhadap Konsumen Yang Telat Bayar
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Buying and selling is part of the community’s activites to meet their needs as living beings. The need for clean water is the main source for humans to sustain their life. Nowadays, there are still many needs for clean water that do not have legal certainty within the scope of the regulations in force in Indonesia. Many consumers and clean water service providers still suffer losses. The purpose of this study is to analyze the legal protection for clean water service providers against consumers who are late in making payment. The research method used in this study is an empirical normative approach, which combines normative legal approaches with the addition of various empirical elements.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Muhammad, A. (2006) Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Akbar, M. H. (2015). Tanggung Jawab PDAM Tirta Dharm Kabupaten Dompu Terhadap Konsumen Air Bersih. IUS: Kajian Hukum dan Keadilan. III (9), 470-480.
Ardhya, S.N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indoesia). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. 8 (2). 185-195.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtha Bhagasasi