Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
An agreement is the basis for the implementation of activities that bind the parties with an orientation towards the goals to be achieved. In the agreement, the parties agree to comply with the contents of the agreement, which gives birth to a legal relationship, this can be reformulated as, "Therefore, if one party fails to fulfill its responsibilities, the other party has the right to demand the performance of these obligations. In Indonesia, credit agreements are expressly regulated in Law no. 10/1998, which describes a loan facility as a loan that must be repaid after a certain period of time with interest. The creditor, who facilitates the loan, and the debtor, who borrows, are bound parties. Credit agreements generally have collateral, such as security rights, which are closely related to the repayment of the debt. Nonetheless, cases of default still occur frequently, indicating the need for clearer legal protection for both parties. This research uses a normative legal approach and descriptive analysis to understand the consequences of disputes in credit agreements and the role of mortgage rights in them.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Herowati Poesoko, "Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (lnkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)", Yogyakarta: LaksBangPRESSindo, 2007
Langit, E. S., & Setyorini, E. H. (2022). Perlindungan hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit rumah atas jaminan hak tanggungan. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(2), 777-793.
Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2), 337-343.
Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
Projodikoro, W. (1996). Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cetakan ke-8 (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014).
Risa, Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 5(2 November), 78-93.
Subekti, R. (2014). Aneka Perjanjian . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Sutarno. (2004). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan. Bandung: Alfabeta.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah