Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang

Main Article Content

Nur Endah Puspitasari
Hendradi Imam Santoso
Hilyatusshoimah Hilyatusshoimah
Zulfitrah Zulfitrah

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan serius yang masuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjerat banyak aktor penyelenggara negara sebagai pelakunya. Perbuatan ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun sekelompok orang yang bekerjasama, bahkan banyak diantaranya yang juga melibatkan partai politik. Jika dilihat dari kasus-kasus korupsi yang telah ditangani, tidak sedikit yang mengindikasikan adanya aliran dana yang berasal dari korupsi masuk ke dalam Partai Politik. Namun, belum pernah ada proses hukum yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban partai politik dalam kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Vicarious Criminal Liability Partai Politik yang mendapatkan aliran dana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kadernya. Metode penelitian yang digunakan adalah Legal Research dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan sebagai badan hukum partai politik merupakan ‘subjek hukum’ sehingga partai politik yang menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut atau yang dikenal dengan doktrin Vicarious Criminal Liability. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhi adalah dengan pembubaran terhadap partai politik

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Puspitasari, N. E., Santoso, H. I., Hilyatusshoimah, H., & Zulfitrah, Z. (2024). Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang. UNES Law Review, 6(4), 10880-10888. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2050
Section
Articles

References

Ali, Mahrus, 2016, Hukum Pidana Korupsi,Yogyakarta: UII Press.
Barnett, Hilaire, 2009, Constitutional and Administrative Law, New York : Routledge Cavendish.
Candra, Septa, 2021, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif, Jakarta: Kencana-Prenada-Media Group.
Gervin Nathaniel, 2023, “Kejagung Diminta Usut Tiga Parpol yang Disebut Dalam Kasus BTS”, Metrotvnews.com, Mei, diakses pada 20 Oktober 2023. https://www.metrotvnews.com/read/N0BCraz0-kejagung-diminta-usut-tiga-parpol-yangdisebut- dalam-kasus-bts.
Indonesian Corruption Watch (IWC), 2022, “Annual Report 2022”, diakses pada 20 Oktober 2023. https://icw.or.id/ZfaK
Mahmud, M. Isra, 2020, Peran Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi, Lex Renaissance (5) : 773.
Marzuki, Peter Mahmud, 2021, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Media Group.
Mustakim, 2021, “Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi”, Kompas, September, diakses 9 November 2023. https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/09051101/menghukum-parpol-yangkadernya-terlibat-korupsi?page=all. Purba,
Prahassacitta, Vidya, 2009, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
Priyatno, Muladi dan Dwidja, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada-Media Group.
R. Wiyono, 2009, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafia
Safa’at, Muchamad Ali, 2011, Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Suhariyanto, Budi, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, De Jure (16): 211. Wahyu, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana, Arena Hukum (7) : 248.
Yusmiati, Eneng Imas, 2020, Bahaya Korupsi di dalam Sistem Birokrasi, 2 (1): 65.