PERAN PENYIDIK PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL IKAN ASING DI PERAIRAN NATUNA

Main Article Content

Rama Arcan

Abstract

Law Number 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Indonesia has sovereign rights to utilize, conserve and manage fish resources in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) and the high seas. The large number of natural resources contained in the sea makes it vulnerable to illegal exploitation and exploration by irresponsible parties. Anambas Islands Regency has a total of 255 islands located in the Natuna waters, the Tarempa Navy Base (Lanal) often gets foreign-flagged fishing boats caught illegally stealing fish caught carrying out patrols in the Natuna waters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Arcan, R. (2021). PERAN PENYIDIK PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL IKAN ASING DI PERAIRAN NATUNA. UNES Law Review, 3(4), 428-439. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4.205
Section
Articles

References

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Andi Sofyan dan Abdul Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2000
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Camelia Sukmawati (et.al,),Laksamana Kent, Gagasan, Tindakan dan Harapan Bernard Kent Sondakh, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Edisi Kedua (Revisi), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1994
H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarat, 2013
I Made Pasek Diantha, Zona Ekonomi Eksklusif lndonesia,Mandar Maju, Bandung, 2002.
Lawrence M. Friedman, American Law, W.W Norton And Company, New York, 1984..
R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
R. Subekti dan R Tjitro Soedibia, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 2000.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984..
Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 2007.
Fitiyadi, “Perspektif Pendaratan Ikan”, Majalah Forum Hukum, Volume 4 No. 1, 2007.
Untung Suropati, “Wilayah Perbatasan Masih Rawan Konflik”, Maritime Magazine,Edisi 18/Tahun II/Maret 2012
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I, Pemahaman Awal, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2012
Abhy Maulana, Penegakan Hukum Di Indonesia, dikutip dari http://abhymaulana-initulisanku.blogspot.com.,
Elfirah Rosalina, “Illegal Fishing” http://firarosalina.blogspot.com/2012/10/ illegal-fishing.html
Harian Umum Pelita, “Negara Rugi Akibat Rp30 Triliun Akibat IUU Fishing”, (04/04/2015)http://www.pelita.or.id/baca.php?id=47023
Jieanggie, “Penegakan Hukum di Indonesia”, http://www.jieanggie.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-Indonesia_17.html
Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, hlm. 1, yang dikutip dari http://www.docudesk.com,
Nina Suartika, “Doktrin Poros Maritim Tingkatkan Wibawa Indonesia”, (03/07/2014), http://www.pemilu.okezone.com/.../doktrin-poros-maritim-tingkatkan-wibawa-Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.