Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The writing of this research is based on the aim that an assessment will be carried out regarding the extent of the authority of the constitutional court in handling the 2024 election dispute case submitted by the presidential candidate pair and also the vice presidential candidate in serial number 3 and serial number 1. The basis for submitting the petition to the constitutional court by of the candidate pair that there are indications that there was a massive structured and systematic act of fraud in the 2024 election carried out by presidential and vice presidential candidate number 2 where in the implementation of this year's election the principles of fairness and overflow were not implemented properly. Therefore, a problem that can be studied is whether the constitutional court has the authority to handle this case, as in accordance with Law Number 24 of 2003 which regulates the authority of the constitutional court in Article 10 paragraph 1 letter a. Therefore, in the implementation or results of this research, the author really hopes that it will be useful for the constitutional court and the parties involved in this matter. Apart from that, readers will also be able to find out about the extent of authority that the constitutional court has in handling disputes over election results.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Asshiddiqie, J. (2013). Putih Hitam Pengadilan Khusus. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Ja’far, M. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa. Madani Legal Review, 2(1), 59–70. https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. JUSTISI, 10(1), 20–35.
MD, M. M. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. RajaGrafindo Persada.
Sari, A. A. (2023). Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar’iyyah. Jurnal Al Tasyri’iyyah, 3(1), 14–26.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Press.
Tutik, T. T. (2015). Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana.