Perlindungan Hukum Konsumen atas Penjualan Properti Menggunakan Sistem Pre Project Selling
Main Article Content
Abstract
The pre-project selling system implemented by housing developers often results in consumer losses. When consumers suffer losses, they have the right to claim compensation from the respective developers. These compensation claims are governed by the legal protection framework outlined in the Consumer Protection Act and the Civil Code. This research aims to identify the legal consequences arising from the pre-project selling system conducted by housing developers and to evaluate the legal protection available to consumers in this context. The type of research used is normative research, which is based on the study of theories and applicable legal rules. This normative research also serves to provide legal arguments in situations of voids, ambiguities, and conflicts of norms. Thus, this research is considered very important as policy input to provide justice for the community.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Bhakti, R. T. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Properti Atas Sistem Pre Project Selling Di Kota Batam. Jurnal Cahaya Keadilan, 231.
Fuady, M. (1999). Hukum Kontrak. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Kallo, E. (2009). Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen dan Rusunawa). Jakarta: Minerva Athene Pressindo.
Nasution, A. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: PT Daya Widya.
Putra, F. M. (2019). Urgensi Batasan atau Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Pada Peristiwa Pre Project Selling. Jurnal Perspektif, 31.
Rajagukguk, E. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: CV Mandar Maju.
Subekti. (1992). Arbitrase Perdagangan. Bandung: BPHN dan Binacipta.
Sulaiman, M. (2007). Kedudukan Konsumen Dalam Perjanjian Perumahan. Jakarta: Pustaka Maju.
Winarto, A. A. (2008). Tanggung Jawab Developer Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Bidang Perumahan di Kabupaten Pati. Semarang: Universitas Diponegoro.