Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020

Main Article Content

Margaret Mutiara Manurung
Ade Adhari

Abstract

Sebagai sebuah negara hukum, maka segala kegiatan yang terjadi di dalam negara harus dapat dilakukan dengan berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terhadinya pelanggaran hukum yang disebut juga dengan pelanggaran pidana. Salah satu pelanggaran hukum yang tidak sedikit terjadi adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kasus ini, kerap kali terjadi individu korban yang dijadikan sasaran oleh pelaku akan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri karena merasa terancam, sehingga individu yang seharusnya menjadi seorang Korban dapat terancam dengan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri. Adapun, metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber yang diperoleh oleh studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) melalui data sekunder yang nantinya dianalisis secara deduktif. Apabila seluruh data tersebut telah terkumpul akan dijelaskan secara deskriptif agar dapat menjelaskan hal terkait secara sistematis di dalam penulisan. Muara dari penulisan ini adalah pentingnya pembuktian pembelaan terpaksa yang harus dilakukan di muka pengadilan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk melakukan penalaran sebelum memberikan putusan atas tindak pidana yang terjadi. Di mana dalam hal ini hakim harus dapat memberikan keputusan dengan melakukan legal reasoning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Margaret Mutiara Manurung, & Ade Adhari. (2024). Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020. UNES Law Review, 6(4), 10617-10625. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1990
Section
Articles

References

Ainul Syamsu, M. (2016). Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Angela Gea, R., Hamdan, M., Ablisar, M., & Suhaidi. (2016) Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. Usu Law Journal, 4(4).
Efendi, J. (2022). Penalaran Hukum Dalam Putusan Hakim. Surabaya: Jakad Media Publishing.
Hiariej, E.O.S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Kenedi, J. (2020). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Mappiasse, S. (2023). Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Prenamedia Group.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Nawawi Arif, B. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Patricia, L. H. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum. Lex Privatum, 3(3).
Rusianto, A. (2016). Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Pranamedia Group.
Sudarto. (2003). Hukum Pidana 1 Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Prof. Sudarto.
Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
Tabalunya, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, Artikel Skripsi. Jurnal Lex Crimen, 4(6).