PENGGUNAAN ANJING PELACAK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK SELATAN (Studi tentang Koordinasi antara Penyidik Polres Solok Selatan dengan Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat Dala

Main Article Content

Randi Jumantri

Abstract

The first step in an investigation itself is to find items in a criminal case which are items indicated as evidence of a crime that was found left behind at the scene of the crime or abbreviated as TKP. In a crime case that resulted in the death of a person, the Animal Unit of the Samapta Bhayangkara Directorate of the West Sumatra Police was asked to provide assistance with sniffer dogs by the South Solok Police Criminal Investigation Unit regarding a serious case that resulted in the death of the victim that occurred in the Solok Police Legal Area. With Police Report No. Pol : LP/138/X/2018/Spkt–Pagu Police, 01 October 2018.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jumantri, R. (2021). PENGGUNAAN ANJING PELACAK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK SELATAN (Studi tentang Koordinasi antara Penyidik Polres Solok Selatan dengan Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat Dala. UNES Law Review, 3(4), 321-331. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4.189
Section
Articles

References

Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, CV, Mandar Maju, Bandung, 1997.
Abdurrahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Kencana, Jakarta, 2004.
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985.
________, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 1992.
Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Harun M. Husain, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2008.
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu Media Publishing, 2006.
Kartini Kartono, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996.
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993.
Martiman Prodjohamidhjojo, Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, NCB Indonesia, Jakarta, 1996.
Satjipto Raharjo & Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
_______, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, 2004.
Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991.
________, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Elsam, Jakarta, 2009.
Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, Sumur, 1962.
Zainudi Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pelacakan Kasus Penganiayaan Berat Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Diwilayah Hukum Polres Solok Selatan, Unit Satwa Direktorat Samapta Bhayangkara Polda Sumatera Barat, Padang, 2018.
Rengga Permana Prayudistari, Upaya Penyelidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Hukum, Edisi Februari, 2015.
Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVI No. 309, Citra Umbara, Jakarta, 2011.