Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research is motivated by the fact that resolving disputes regarding joint property in the household which can no longer be maintained is to resolve them peacefully by making a deed of agreement between the disputing parties, that would be better and fair. The purpose of this research is to determine the analysis of cumulative decisions on divorce cases and joint property linked to Law Number 50 of 2009 concerning amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. The results of the research show that after developing resources, infrastructure and technology, the court needs to provide education and training for the parties involved in the lawsuit accumulation process so that they understand the legal process that will be taken in order to increase the quality of management and the ability to analyze appropriately so that errors do not occur so there must be process delays, and most importantly the court must carry out continuous evaluation and revision to create fast, simple and low-cost principles. The entire authority of the Religious Courts is determined by Law Number 50 of 2009 regarding the revision of Law Number 7 of 1989 regarding Religious Courts. Among them are marriage, divorce due to divorce, contested divorce, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, alms, and sharia economics. Regarding what is included in the scope of marriage, the settlement of divorce lawsuits and joint property is included in it, especially in the explanation of points 9 and 10.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Daud dan Saputra. (2017). Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 2: 435–458.
Iskandar & Agustina. (2019). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. 3, no. 1: 241–254.
Melia et al. (2019). Sharing Assistance After Divorce (Study Of Supreme Court Decision Number 597K/Ag/2016. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan. 7, no. 3: 506–518.
Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum 1, no. 2: 394–408.
Soekanto, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Yohen dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum 9, no. 1: 1–10.